SULUHRIAU, Pekanbaru- Sebanyak 5.724 orang narapidana penghuni Lapas dan Rutan di Riau mendapatkan Remisi Khusus di hari raya Idul Fitri 1442 H/ 2021 M.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.684 orang mendapatkan Remisi Khusus I (RK I) atau pengurangan masa hukuman sebagian dan 40 orang diantaranya mendapatkan RK II atau dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa hukumannya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Pujo Harinto menyampaikan dengan pemberian remisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari serta meningkatkan optimisme dalam menjalani sisa masa pidana.

“Selamat kepada seluruh narapidana dan anak pidana yang mendapatkan remisi Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita terus dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta jadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa,” ujar Pujo, Kamis (13/5/2021).

Pujo kemudian merincikan, narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang penerima remisi sebanyak 876 orang, disusul Lapas Kelas IIA Bengkalis sebanyak 818 narapidana, dan Lapas Kelas IIA Bangkinang sebanyak 747 narapidana.

"Selanjutnya, Lapas Kelas IIA Bengkalis menjadi lapas yang narapidananya paling banyak menerima RK II, yaitu sebanyak 9 orang. Kemudian Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi dan Lapas Kelas IIA Bangkinang sebanyak 7 orang," jelas Pujo.

Secara nasional, Kemenkumham RI memberikan remisi kepada 121.026 narapidana beragama Islam dan 550 orang langsung bebas. Penerima remisi Idul Fitri paling banyak berasal dari Sumatera Utara yaitu 14.906 orang, Jawa Timur sebanyak 13.223 orang, dan Jawa Barat sebanyak 11.776 orang.

Pemberian remisi ini diklaim menghemat anggaran negara sebanyak Rp 62 miliar dari rata-rata anggaran biaya makan sebesar Rp 17 ribu per hari untuk setiap narapidana.

Pemberian hak remisi dilakukan secara cepat dan transparan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) tanpa pungutan liar karena dilakukan secara online dengan akurasi data yang tinggi.

Besaran pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan meliputi 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari hingga dua bulan. (src)