SULUHRIAU, Mandau- Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Bagus Santoso sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Mandau maksimal, Jum'at, (16/4/2021).

Sidak ini guna memastikan pelayanan tetap berjalan dengan maksimal.

Ketika sidak Bupati Bengkalis didampingi Sekda Bustami HY, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Bengkalis dan Camat Mandau Riki Rihardi.

Tiba di RSUD Mandau Bupati Bengkalis dan rombongan disambut langsung oleh Direktur RSUD Mandau Sri Sadono Mulyanto langsung meninjau sejumlah pelayanan dan bertemu langsung dengan masyarakat yang sedang berobat.

Dihadapan Direktur RSUD Mandau Kasmarni mengatakan setiap hak dan kewajiban harus dipenuhi untuk seluruh petugas di Rumah Sakit.

"Kewajiban harus selalu dipenuhi seperti pembayaran insentif dan lainnya dan dapat diselesaikan dengan maksimal dan kita juga perlu menginformasikan jika ada masalah sistem atau teknis yang terjadi supaya seluruh petugas lebih paham dan memaklumi," kata Kasmarni.

Kasmarni menambahkan untuk obat harus selalu ready stock untuk pelayanan kepada masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat yang ingin berobat sampai obat tidak tersedia," tegas Kasmarni.

Selanjutnya Kasmarni mengingatkan kepada Direktur RSUD Mandau agar selalu mendengarkan suara hati seluruh petugas.

"Seluruh petugas ini berjuang nomor satu sebagai garda terdepan dalam masalah kesehatan, apa lagi masalah Covid-19 yang belum usai, dan tidak semua orang mau untuk bertugas," kata Orang nomor satu di Negeri Junjungan.

Sidak ke Disnakertrans

Usai Sidak di RSUD Mandau, Bupati Bengkalis dan rombongan langsung menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkalis.

Tiba di Disnakertrans Bupati Bengkalis langsung disambut oleh Kepala Disnakertrans Hj Kholijah dan langsung menuju kesalah satu ruangan.

Bupati Bengkalis Kasmarni langsung melihat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terletak di meja pada ruangan dan menanyakan terkait tenaga kerja yang diterima perusahaan.

"Tenaga kerja yang kita terima itu harus direkrut dari daerah kita, tidak boleh dari luar, ini merupakan komitmen dalam mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bengkalis," kata Bupati Kasmarni.

Kadis Nakertrans Hj Kholijah mengatakan banyak pihak perusahaan yang menerima tenaga kerja tanpa terlebih dahulu baru diserahkan PKWT kepada Disnakertrans.

Mendengarkan hal itu, Kasmarni langsung meminta kepada Kadis Nakertrans untuk tidak menyetujui PKWT yang diserahkan pihak perusahaan.

Selain persoalan PKWT, Bupati Bengkalis juga mempermasalahkan workshop dan Balai Latihan Kerja yang tidak difungsikan secara maksimal.

"Kami berharap, dalam kurun waktu yang singkat kedua fasilitas yang dimiliki Disnakertrans itu untuk segera difungsikan kembali," harap Kasmarni. (kmf)