SULUHRIAU, Meranti-
Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil SH, memimpin rapat koordinasi (rakor) pencegahan dan penanggulangan Stunting sekaligus pelaksanaan rembuk Stunting tingkat Kabupaten Meranti.

Kegiatan ini untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam pencegahan, koordinasi lintas sektor, serta penetapan program kegiatan penurunan dan pencegahan Stunting tersebut, dipusatkan di Aula Kantor Bupati Meranti, Senin (12/4/2021).

Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Meranti Jack Ardiansyah, Kepala Bappeda Meranti Mardiansyah, Kadiskes Meranti Dr. Misri Hasanto dan sejumlah Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemkab. Meranti, Para Kabag dan Camat Se-Kabupaten Meranti.

Dijelaskan Bupati H.M Adil, Stunting atau pertumbuhan anak yang kurang baik akibat kekurangan gizi merupakan implikasi dari berbagai faktor dan yang paling utama adalah akibat faktor kemiskinan dan kebodohan atau kurangnya pengetahuan keluarga mengenai pola asupan makanan bergizi pada anak-anak.

"Faktor kemiskinan dan kebodohan ini adalah masalah serius yang dihadapi banyak keluarga di Meranti, akibatnya banyak anak-anak kita yang mengalami stunting dimana pertumbuhan fisik dan otaknya lamban," jelas Bupati.

Untuk itu dalam penanganan dan pencegahan stunting, dikatakan Bupati Adil, ada tiga komponen dari sisi perilaku yang sangat mempengaruhi yaitu pola asuh, pola makan, dan pola hidup bersih dan sehat.

Namun semua itu sulit berubah jika tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat masih rendah. Oleh karena itu perlu intervensi dari semua pemangku kepentingan khususnya OPD melalui program jitu sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Dan program Ketuk Pintu Layani dengan Hati merupakan yang paling tepat untuk mengetahui penyebab stunting paling akurat untuk mengatasi Stunting.

Setelah semua data terkumpul ditegaskan Bupati Adil, harus ditindaklanjuti segera dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting agar jumlah penderita tidak terus bertambah.

Selanjutnya Bupati berharap kegiatan Rembuk Stunting ini dapat ditindaklanjuti dengan action yang nyata dimana pencegahan dan penanggulangan Stunting ini tidak hanya diserahkan pada satu OPD saja tapi semua yang terlibat harus turun kelapangan untuk mendata anak stunting by name by addres dan by cause begitu juga data  ibu hamil yang kurang gizi.

"Saya minta kepada seluruh OPD terkait, Kecamatan dan Desa bekerjasama, berkoordinasi, dan memiliki target waktu yang jelas dalam menyelesaikan masalah stunting," ucapnya.

Sekedar informasi, Adapun OPD yang terlibat langsung dalam pengalokasian anggaran terkait dengan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting yang juga merupakan anggota Tim Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Dinas Kesehatan (Suplemen gizi dan multivitamin seperti Tablet Tambah Darah (TTD), Vitamin A dll, ASI Eklusif, MP ASI, Fortifikasi, Kampanye Gizi Seimbang, Kelas Ibu Hamil,Obat Cacing, Penanganan Kekurangan Gizi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam urusan koordinasi penggunaan Dana Desa, penyusunan peraturan terkait Stunting dan koordinasi Kader Pembangunan Manusia (KPM), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berperan dalam pengurusan NIK, Akte Kelahiran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penanganan urusan PAUD, Dinas PUPRTR dalam urusan penyediaan akses Air Bersih dan Sanitasi Layak, Dinas Sosial P3AP2KB dalam urusan BPNT, PKH, Kesehatan reproduksi dan Bina Keluarga Balita, Dinas Perindagkop UKM dalam urusan Fortifikasi Pangan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perkebunan dan Holtikultura dalam urusan penyediaan akses pangan bergizi, Dinas Kelautan dan Perikanan yang mendukung urusan penyediaan makanan bergizi dari protein hewani, Dinas Lingkungan Hidup dalam urusan kebersihan/kesehatan Lingkungan, BPOM dalam urusan keamanan pangan, Kemenag dalam urusan kusus pra nikah, pendidikan dan gizi serta pemuka agama, Bagian Kominfo dan Bagian Humas Protokol dalam hal publikasi dan penyebaran informasi terkait upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bagian Hukum dalam hal bantuan telaah produk hukum, serta Bappeda selaku Koordinator dari pelaksanaan Aksi Konvergensi secara keseluruhan.  

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pencegahan dan penanggulangan Stunting oleh Bupati H.M Adil, Ketua DPRD Meranti, Para Kepala OPD, Para Camat, Kades/Lurah Se-Kabupaten Meranti.

16 desa/kelurahan telah ditetapkan sebagai Lokus Stunting tahun 2016 yakni Desa Alai, Gogok Darussalam, Tanjung Darul Takzim, Batang Malas, Tanjung Peranap dan Mantiasa di Kecamatan Tebingtinggi Barat, Desa Kuala Merbau, Renak Dungun, Semukut di Kecamatan Pulau Merbau, Desa Tanjung Kulim di Kecamatan Merbau, Desa Topang di Kecamatan Rangsang, Desa Tenggayun Raya, Beting di Kecamatan Rangsang Pesisir dan Desa Alah Air, Banglas, Kelurahan Selatpanjang Timur di Kecamatan Tebingtinggi.

Dan tahun 2021 kembali ditetapkan 14 desa/kelurahan lainnya, yakni Kelurahan Selatpanjang Kota dan Selatpanjang Selatan di Kecamatan Tebingtinggi, Desa Tanjung Gadai di Kecamatan Tebingtinggi Timur, Desa Sonde, Telesung di Kec. Rangsang Pesisir, Desa Tanjung Gemuk, Tebun, Sungai Gayung Kiri di Kec. Rangsang, Desa Sungai Tengah, Sungai Anak Kamal dan Lukit di Kec. Merbau, Desa Teluk Ketapang di Pulau Merbau, Desa Kudap di Kecamatan. Tasik Putri Puyu. (hpm)