SULUHRIAU,Meranti- Di penghujung masa jabatan Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir M.Si. Sejumlah mahasiswa yang terdiri dari Hipma KPM, Hipmam, Rumput, PMII, IMM dan HMI itu mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Untuk Rakyat (Gempur) berunjuk rasa di depan kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang Selasa (9/2/2021).

Dalam orasin unjuk rasa yang digelar mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka terhadap bupati meranti dan juga ingin menyampaikan kekecewaaan mereka selama masa jabatan Bupati selama sepuluh tahun ini.

Upaya mendinginkan suasana orasi tersebut, Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Rosdaner dan sejumlah pejabat lainnya sempat menemui massa di depan gerbang mencoba menyampaikan kepada mahasiswa tersebut bahwa Bupati dan Sekda tidak berada ditempat.

Merasa tidak percaya atas ucapan beberapa pejabat tersebut, mahasiswa tetap ingin melanjutkan niat mereka untuk dapat masuk ke kantor Bupati, mahasiswa mencoba menerobos pintu masuk kantor bupati dengan dibentengi aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP).

Aksi dorong pun terjadi yang berujung adu jotos (Pemukulan) antara mahasiswa dan aparat keamanan.Setidaknya dua orang mahasiswa menjadi sasaran emosi, tidak hanya mahasiswa, salah satu aparat kepolisianpun menjadi sasaran dalam bentrok tersebut.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito melalui Kepala Satuan Intelkam, AKP Syaiful mengatakan di tengah pandemi Covid-19, pihaknya memang melarang dan tidak memperbolehkan membuat kerumunan.

"Didalam undang-undang memang diatur tentang unjuk rasa yakni menyampaikan pendapat dimuka umum, tapi situasi saat ini memang tidak boleh melakukan itu, apalagi dengan berkerumun seperti ini, itu saja sudah salah, dan dalam surat yang kita terimapun tidak jelas isinya, penanggung jawabnya siapa dan meski pun sudah ada disampaikan perwakilan tapi mereka tidak mau mendengarkan,"kata Syaiful.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir mengatakan dirinya mensinyalir adanya kepentingan politik tertentu didalam unjuk rasa tersebut.

"Jadi yang melakukan demonstrasi itu bisa saja kelompok liar, selama ini tidak pernah kita dengar, semua orang kan bisa saja membuat kelompok tiba-tiba. Kelompok tidak jelas itu tentunya kita mensinyalir adanya kepentingan politik tertentu. Apa yang menjadi tuntutan itu hari ini kita melihat Alhamdulillah, masyarakat itu kayaknya merasa puas yang telah kita bangun dimana setiap desa yang kita datangi," kata Irwan.

Irwan menanggapinya itu merupakan dinamika biasa yang tidak perlu ditanggapi dengan serius. "Jadi kalau ada yang seperti itu, dinamika biasa saja dan itu perlu juga untuk bunga-bunga demokrasi, bunga kehidupan. Prediket rapor merah agak ekstrim memang, karena ini pemain baru, jadi untuk menarik perhatian harus agak ekstrim, tapi saya rasa demo dengan tuntutan yang tidak berkualitas yang tak jelas esensinya itu, saya rasa tidak perlu kita tanggapi, mungkin itu baru belajar demokrasi,"pungkasnya. (tmy)