SULUHRIAU, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang akan berencana melounching kartu kendali LPG 3 Kg pada 20 Januari 2021.

Hal itu disampaikan Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma S.IP
Saat acara di Aula Kantor Lurah Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),  Ahad (17/1/2021).

Wako Rahma, S. IP menyampaikan, tujuan Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan hal ini, agar gas LPG 3 Kg bersubsidi, dapat benar benar dirasakan oleh masyarakat yang tidak mampu dan pelaku UMKM, bukan digunakan oleh masyarakat yang mampu dalam segi ekonomi.

“Untuk masa kedepannya, jika kartu kendali ini sudah dilaunching, jatah untuk UMKM dengan omset dibawah 50 juta hanya mendapat 9 tabung, sedangkan untuk rumah tangga mendapat 4 tabung gas LPG 3 Kg setiap bulannya.

"Rahma berharap melalui sosialisasi ini dapat disampaikan oleh bapak ibu RT dan RW kepada masyarakatnya, agar tidak ada informasi yang simpang siur,dalam masalah gas 3 kg nantinya” ujar Rahma.

Wako juga berharap dengan adanya kartu kendali ini selain menghindari adanya penumpukan serta wajib melalui pangkalan untuk pengambilan gas 3 Kg tersebut. Selain itu, ia tidak ingin warga Tanjungpinang berlama-lama antre di pangkalan atau SPBU dan ditegaskan tidak ada perubahan harga untuk gas 3 Kg tersebut yang senilai Rp18.000 per tabung.

“Pangkalan wajib menyiapkan tabung gas 3 Kg berdasarkan data yang ada, jika selama 1 minggu tidak diambil oleh yang memegang kartu kendali tersebut, baru boleh dijual kepada yang lainnya, ini saya lakukan untuk meminimalisir antrean panjang di pangkalan dan menghindari kelangkaan bagi kebutuhan dapur

“Tujuannya untuk mengantisipasi adanya monopoli di pangkalan dan bisa jadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar pangkalan, untuk itu Pemko Tanjungpinang ambil alih dengan dasar kesepakatan bersama untuk hal tersebut,” tegas Rahma.

Wako juga menyampaikan Tanjungpinang memiliki 3 agen dengan jumlah pangkalan sekitar 203 pangkalan yang siap untuk memenuhi kebutuhan bagi warga Tanjungpinang,untuk saat ini untuk kartu kendali ini akan berlaku secara bertahap di beberapa kelurahan saja.

“Saya harapkan dengan adanya kartu kendali ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, jangan ada yang memprovokasi hal ini, itulah tugas bapak ibu RT dan RW menyampaikan informasi ini secara utuh kepada masyarakat, sehingga informasi itu dapat diterima dengan baik,” tutup Rahma. (jks)