SULUHRIAU, Natuna- Sekretaris daerah Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma didampingi beberapa Anggota FKPD dan perwakilan masyarakat penerima sertifikat tanah mengikuti Acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia yang digelar  oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara virtual dari Ruang Vidcon Lantai II, Kantor Bupati Natuna, jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, senin (9/11/2020).

Dalam acara virtual tersebut,  tampak hadir diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ketua Komisi II DPR RI, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Seluruh Indonesia dan  masyarakat penerima sertifikat tanah.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya telah memerintahkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memangkas birokrasi yang menyulitkan warga mendapatkan hak sertifikat tanah sejak beberapa tahun terakhir.

Pada 2015 lalu, pemerintah hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat tanah kepada warga. Saat itu, Jokowi mulai memerintahkan agar birokrasi disederhanakan dan dilakukan secara efektif, supaya warga lebih mudah mendapatkan sertifikat tanah milik mereka.



Kemudian jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN meningkat hingga dua kali lipat menjadi 1,1 juta pada 2016.

Diungkapkannya bahwa, pada tahun ini sebetulnya pemerintah pusat menargetkan 10 juta sertifikat, tetapi karena adanya pandemic Covid-19, kemungkinan ada hambatan dilapangan  maupun pelaksanaan teknis administrasi, jadi diturunkan dari 10 juta jadi 7 juta sertifikat.

Jokowi  juga menargetkan pada 2025 mendatang,  seluruh bidang tanah di Indonesia harus memiliki sertifikat, termasuk tempat ibadah.



Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sofyan. A. Djalil menyampaikan bahwa, kementrian ATR/BPN telah menerbitkan 6,5 juta sertifikat tanah sepanjang tahun 2020 ini.

"Jumlah ini berbeda tipis dari target yang telah ditetapkan sebelumnya,  dimana awalnya target penerbitan sertifikat tanah di tahun ini mencapai 7,37 juta sertifikat, namun realisasinya agak terhambat karena adanya pandemi Covid-19" terang Sofyan.

Sofyan mengatakan pemberian sertifikat di tengah pandemi Covid-19 membantu masyarakat agar dapat digunakan sebagai jaminan bagi mengakses pinjaman untuk permodalan.

Ditambahkan pula bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN telah bertransformasi ke dalam sektor digital untuk penerbitan sertifikat tanah. Hal ini membuat penerbitan sertifikat tanah dapat dilakukan lebih cepat.



Terdapat empat layanan digital yang telah dioperasikan oleh Kementerian ATR/BPN. Antara lain adalah hak tanggungan, layanan informasi, zona nilai tanah, serta surat keterangan pendaftaran tanah dan informasi bidang.

Melalui empat layanan elektronik ini telah mengurangi antrian hampir 40% di kantor-kantor pertanahan.

Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah kepada satu juta warga di  31 provinsi dan 201 kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang dilakukan secara virtual dari Istana Negara secara simbolis dengan menghadirkan perwakilan penerima sertifikat yang datang ke Istana Negara, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.(Adv,zulkifli-Humas)