SULUHRIAU, Meranti- Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Pilkada dimasa Pandemi Covid-19, bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Bupati Meranti, Rabu (7/10/2020)

Rakor yang bertujuan untuk merumuskan SOP Pelaksanaan Pilkada serentak di Kepulauan Meranti.

Seperti dijelaskan Bupati, Rakor ini digelar oleh Pemda Meranti dalam rangka menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan menjadi acuan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, Pemda Meranti berharap dengan adanya SOP ini Pilkada dapat berjalan dengan aman, tertip, lancar dan sehat hingga didapatnya calon pemimpin pilihan rakyat.

Kuncinya menurut Bupati adalah dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan untuk mensukseskannya Bupati meminta kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu dapat melakukan pengawasan dilapangan sesuai dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh Pusat.

"Kami berharap KPU dan Bawaslu dapat melakukan pengawasan dilapangan, dan jika ditemukan terjadinya pelanggaran protokol dalam kampanye saya minta segera ditindak tegas," ujar Bupati.

Selanjutnya Pemkab. Meranti dikatakan Bupati, selalu membuka diri dan siap memfasilitasi KPU selaku penyelenggara Pilkada terkait apa saja yang dibutuhkan dalam mewujudkan Pilkada aman, tertip, lancar dan sehat. Seperti pengadaan Masker, Sarung Tangan, Hand Sanitizer,  Termo Gun, Face Shield dan segala sesuatu yang dibutuhkan saat pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang.

Selain perlengkapan Protokol Kesehatan, Pemkab. Meranti dikatakan Bupati juga akan melakuan Rapid Test kepada petugas dan penyelenggara Pilkada sebelum pemungutan suara dilakukan. Hal ini agar tidak terjadi penularan Virus Covid-19 dan cluster Pilkada di Meranti.

"Saya minta Rapid Test dilaksanakan jangan terlalu jauh jaraknya dengan waktu pemungutan suara, agar lebih terjamin," ujar Bupati.

Pada kesempatan itu demi kondisifitas pelaksanaan Pilkada, Bupati Irwan juga menyinggung soal netralitas ASN dan Honorer. Ditegaskan Bupati kepada Bawaslu dan KPU, kalau terbukti pegawai honor terlibat aktif dalam Pilkada akan diberhentikan.

Sementara untuk ASN Bupati minta dalam penindakan satu persepsi, yakni jika ditemukan adanya pelanggaran diminta untuk dikomunikasikan dulu dengan Pemda karena Pemda juga memiliki OPD dalam hal ini BKD yang bertugas untuk melakukan pembinaan sekaligus penindakan/pemberian sanksi kepada ASN yang terbukti melanggar aturan.

"Jadi sebaiknya jika ditemukan pelanggaran jangan langsung lapor ke KASN tapi ke Pemda dulu karena kita juga punya OPD yang bertugas untuk melakukan pembinaan," pungkasnya.

Terkait penyelenggaraan Pilkada aman, tertip, lancar dan sehat ini, juga mendapat masukan dari Kapolres Meranti AKBP. Eko Wimpiyanto, ditegaskannya Polres Meranti hingga batas waktu yang belum ditentukan tidak akan mengeluarkan surat izin keramaian.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi peningkatan kasus yang sempat terjadi signifikan dua minggu lalu, dimana dalam sehari terdapat kasus positif Covid-19 sebanyak 18 kasus.

"Ya sejak 2 minggu yang lalu kita tidak lagi mengeluarkan surat izin keramaian, apalagi penyelenggatan pesta pernikahan," ucap Kapolres.

Untuk menegaskan maklumat Polri tersebut, Kapolres kembali akan menyurati Camat dan meminta maklumat ini disosialisasikan lagi ditengah masyarakat.

"Kita juga akan menyurati Camat agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat," tambah Kapolres Eko.

Disamping mengeluarkan maklumat meniadakan surat izin keramaian, diakui Kapolres pihaknya juga rutin melakukan pengawasan dan penertiban dilapangan bekerjasama dengan Tim Yustisi Pemda, TNI.

"Kita melakukan penertiban dilokasi kerumunan dan kedai kopi, untuk tempat usaha kita minta buka paling lambat hingga pukul 10 malam, penertiban juga kita lakukan pada mini market yang terlalu padat pengunjung," akunya.

Selain dari Kapolres masukan juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Meranti, Khalid Ali menyarankan seminggu sebelum pemungutan suara pintu masuk meranti khususnya jalan tikus ditutup agar pendatang dari luar yang kemungkinan terpapar Covid-19 dapat masuk dan menularkan virus kepada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Kadiskes Meranti, dr. Misri Hasanto, Kadiskes menyarankan demi lancarnya Pilkada kepada penyelenggara Pilkada tidak menunjuk anggota KPPS yang memiliki penyakit penyerta selain itu bagi pemilih yang kurang sehat diminta untuk tidak ke TPS tapi dapat difasilitasi untuk memilih misal diruang Isolasi atau dirumah.

Sesuai dengan yang dikatakan pihak Bawaslu Meranti Pilkada itu penting tapi yang lebih penting adalah bagaimana menjaga masyarakat tetap sehat untuk itu perlu kerjasama semua pihak dan masyarakat untuk sama-sama menjaganya. (hpm)