SULIHRIAU, Meranti- Dalam rangka meningkatkan koneksi antar wilayah di Kepulauan Meranti komisi II DPRD Meranti lakukan konsultasi ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau.

Kehadiran Komisi II disambut oleh  Kabid Angkutan Darat Indrasyar Kowie dan Kepala UPT Wilayah 2 Dinas Perhubungan Provinsi Riau Andre Kurniawan, Jumat (2/10/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan DPRD Meranti, Iskandar Budiman, SE, Pimpinan Komisi II Taufiek S.M dan Anggota komisi II Dedi Yuhara, Basiran,SE., MM, Pandaumaan Siregar, SP dan Muhammad Syafii.

Iskandar Budiman, SE. membuka jalanya rapat menyampaikan kujungan ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah dalam rangka meningkatkan koneksi antar wilayah di Meranti baik antar pulau maupun dari dan menuju kepulauan Meranti.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa Meranti adalah kabupaten terdiri banyak pulau, tentunya hal ini membutuhkan sistem tata kelola perhubungan darat dan air yang baik, agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal, untuk itu kami disini melakukan konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi  Riau untuk mendapatkan masukan dan info program-program untuk Meranti sesuai lingkup kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Riau," papar Iskandar Budiman.



Beberapa poin yang dirangkum penyampaian dari Komisi II ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Pertama,  Komisi II meminta kejelasan tupoksi dan kewenangan dari Dishub Provinsi Riau di wilayah Kabupaten.

Kedua, meminta saran dan masukan bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar pelabuhan yang dikelola Pelindo di Meranti hasilnya juga bisa dijadikan sebagai masukan keuangan daerah.

Ketiga, meminta Dinas Perhubungan Provinsi Riau dapat menata kembali sistem kelola pungutan (biaya pas pelabuhan dan porter) di pelabuhan yang saat ini dirasakan masyarakat meranti cukup memberatkan.

Keempat, jika diperbolehkan Dishub dapat menambah pengoprasionalan armada dari dan menuju Meranti yang kini hanya beroperasi satu armada setiap harinya.

Selanjutnya komisi II meminta masukan dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan Pemkab Meranti dalam mengelola pelabuhan dan angkutan antar pulau yang selama ini belum terkelola dengan baik, baik itu dari sisi keselamatan, pelayanan dan tarif.

Menanggapi pertanyaan dan masukan yang disampaikan Komisi II ditanggapi Andre Kurniawan kepala UPT wilayah 2 Dishub Provinsi Riau.

Ia menjelaskan kepada Komisi II DPRD Meranti, yerkait tata kelola angkutan dalam kabupaten akan menjadi kewenangan kabupaten melalui Dinas Perhubungan. Untuk mengatur dan mengelola perhubungan dalam kabupaten sebaiknya dibuat aturan seperti Perda, Pergub dan SK Bupati.

Selanjutnya terhadap masukan komisi II tetang adanya pungutan yang memberatkan bagi masyarakat terutama yang terjadi di Tanjung Buton.

"Mereka akan tindak lanjuti secepat mungkin untuk diproses pengambil alihan tata kelola pelabuhan Tanjung Buton oleh Dishub Provinsi Riau dari Pemkab Siak. Setelah itu mereka akan menyusun SOP sebaik mungkin sesuai masukan komisi 2 agar masyarakat terlayani dengan baik," tambah Dedi Yuharalubis.



"Pada kesempatan ini mereka juga ingin memberikan kabar gembira untuk masyarakat meranti bahwa KM Roro Berembang akan kembali beroperasi dengan melayani rute Alai, Insit, Pecah Buyung, Kampung Balak (Menjelang Pelabuhan Tanjung Buton Selesai).

Pengoprasionalan Roro ini akan dimulai setelah surat-surat oprasional yang kemarin sudah mati dapat selesai diurus kembali. Jika tidak ada kendala administrasi tersebut selesai dalam satu bulan mendatang.

Selanjutnya juga dapat kami sampaikan pada bulan Desember akan ada penyerahan pengelolaan pelabuhan Roro Insit, Alai dan Tanjung Motong dari Kemenhub ke Pemkab Meranti," ujar Dedi.

Terakhir mereka sampaikan ada banyak program dan anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti terutama di anggaran Pusat. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam meraih kesempatan ini, "tutup Dedi. (Adv,tmy)