SULUHRIAU, Pekanbaru-  DPRD Riau melalui Komisi IV menggelar hearing dengan pihak GM PLN Wilayah Riau-Kepri menindaklanjuti banyaknya keluhan terkait lonjakan tagihan listrik masa pandemi covid-19, Senin (8/6/2020).

Keluhan lonjakan tagihan listrik yang sampai ke telinga wakil rakyat mulai dari 100 persen hingga 300 persen, dari tagihan biasanya yang dibayar warga.

Hearig dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Riau, H Parisman Ihwan, dihadiri sejumlah anggota komisi. Dari pihak PLN dihadiri General Manager (GM) PLN Riau Kepri, Humas dan jajarannya.

Dalam kesempatan itu, anggota komisi IV, Nurzafri mengatakan, dalam satu pekan ini pihaknya  menerima keluhan masyarakat tentang kenaikan tagihan listrik yang tingginya luar biasa.

Sementara ekonomi yang sedang sulit didera pandemi covid-19. Hal ini katanya, kontra produktif dengan yang disampaikan oleh presiden Jokowi.

"PLN jangan lupa bahwa masyarakat yang menggunakan listrik daya 1.300 Watt masih tergolong rumah sederhana yang penghasilannya masih sebatas UMK bahkan di bawahnya. Merekapun banyak yang kehilangan pekerjaan. Saat ini sangat kecil jumlah warga yang listriknya masih berdaya 450 watt. Kami juga minta kalau perlu kelonggaran listrik ini sampai 1 tahun. Kami tidak mau dengar ada pemutusan arus listrik di tengah pandemi ini”, tegas Nurzafri.

Sementara itu,  anggota komisi IV yang lain, Syafaruddin Poti, menegaskan, agar PLN memberikan penjelasan kepada rakyat, jangan kebijakan pemerintah yang terus dipipojokkan. " Berikan jawaban yang memuaskan dan seluas-luasnya hingga ke tingkat kabupaten”, katanya.

Menyikapi pertanyaan-pertanyaan anggota dewan tersebut, GM PLN WRKR, Tri Tjahjono mengatakan, tagihan listrik yang dikeluhkan warga bukan hanya di Pekanbaru atau Riau saja tapi nasional.

Tri menjelaskan, kenaikan tagihan PLN pada bulan Juni merupakan akumulasi pemakaian listrik warga selama dua bulan terakhir. Selama bulan Maret dan April, masyarakat banyak yang melakukan Work From Home (WFH).  

Selain itu juga bertepatan dengan bulan ramadhan yang banyak membutuhkan penerangan di malam hari. Selama dua bulan tersebut, PLN tidak melakukan pencatatan kwh meter secara langsung ke rumah pelanggan. Melainkan menggunakan perhitungan rata-rata kwh meter.

Namun, mendengar jawaban itu, anggota DPRD, Adam Syafaat balik bertanya. “Kenapa PLN menaikkan secara drastis di tengah wabah seperti ini? Apakah mau membuat rusuh di masyarakat? Seperti yang terjadi di Ujung Batu, mengalami kenaikan hingga 200%. Padahal pemakaian sama. Bahkan ada yang meningkat hingga 300%. Seharusnya pihak PLN datang ke rumah masyarakat langsung dan jelaskan ke masyarakat dengan baik”, sergahnya.

Namun Tri menjelaskan lagi, menghadapi permasalahan ini, pihak PLN juga telah memberikan solusi. "Kami memberikan keringanan untuk masyarakat dengan mengakumulasi pemakaian listrik.  Sebenarnya pada bulan Juni sebesar 40%, bulan Juli sebesar 20% hingga 2 bulan berikutnya," katanya.

Dikatakan,  bagi warga yang ingin menyampaikan keluhannya bisa menyampaikan kepada pihak PLN melalui Whatsapp, PLN Mobile, Call Center 123, atau datang ke kantor cabang PLN terdekat.

"Kami minta maaf kepada warga yang merasa dirugikan atas tagihan yang dinilai melonjak. Hal itu terjadi karena real catatan yang sesungguhnya. Ternyata kenaikan begitu tajam,” pungkas Tri. (par)