SULUHRIAU, Pekanbaru - DPRD Riau meminta seluruh kabupaten/kota mendukung rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Riau.

Tidak ada alasan untuk tidak menjalankannya jika PSBB nanti sudah dapat izin. Termasuk persoalan dana sekalipun.

"Terkait adanya kabupaten yang menolak PSBB yang digelar se-Riau oleh Pemprov, itu hak masing-masing mereka ya. Kita mendukung rencana yang akan diambil Pemprov Riau. Namun kita juga mewanti-wanti, jangan sampai ketika izin keluar justru malah berselisih cara pandang dan sikap dalam penerapan PSBB," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto.

Ia mengatakan, keputusan itu merupakan hak kepala daerah masing-masing. Karena kepala daerah punya kewenangan dan tanggung jawab terhadap keselamatan warganya masing-masing.

"Tapi kan kita ingin tahu persis ini, ketika berbicara satu kabupaten kota secara parsial itu betul, tapi ketika bicara provinsi, saya pikir kaidah dan persyaratan yang sudah digariskan sesuai dengan PP 21 tahun 2020, sampai Permenkes 9 tahun 2020 tentang PSBB saya pikir sudah terpenuhi," cakapnya lagi.

Jika masalahnya adalah persoalan ekonomi dan pembiayaan, politisi Gerindra ini mengatakan, sudah ada SKB dua menteri. Yakni Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, tentang penggeseran anggaran besar-besaran beberapa item hingga 50 persen.

"Jika anggaran Pemprov dan Pemkab digesee 50 persen, kita pikir sudah tertutupi persoalan pembiayaan. Jadi tak ada alasan tak siap," tukasnya.

Untuk diketahui, saat ini ada beberapa daerah yang menyatakan ketidaksiapannya menerapkan PSBB se-Riau, antara lain Meranti dan Rohul. Keduanya berbicara soal ketidaksiapan.

Sementara itu, Hari ini Gubri mengajukan ke Kemenkes lima daerah kabupaten kota yang akan melaksanakan PSBB, yakni Kabupaten Pelalawan, Kampar, Siak, Bengkalis dan Kota Dumai.

Sumber: cakaplah.com, suluhriau.com
Editor: Jandri