SULUHRIAU, Pekanbaru - Rapat kerja kerja (raker) gabungan antara DPRD Kota Pekanbaru bersama tim Gugus Tugas Covid-19 Pemko Pekanbaru yang berlangsung selama kurang lebih 5 jam di digedung DPRD Sabtu, (2/5/2020) tidak membuahkan hasil.

Hal ini antara lain disebabkan t DPRD Pekanbaru tidak puas dengan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari tim Gugus Tugas yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan oleh RT dan RW.

"Dari 132 ribu lebih ata penerima Bansos sampai saat ini masih terus berubah-ubah, kami minta data yang resmi," ujar Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal, Sabtu.

Selanjutnya ketika diadakan sesi tanya jawab antara anggota DPRD Pekanbaru dan juga tim Gugus Tugas Covid-19 yang dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Juru Bicara tim Gugus Tugas Covid-19 Ingot Ahmad Hutasuhut, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Pekanbaru dan Zarman Kepala BPBD Kota Pekanbaru, jawaban diberikan dinilai tidak memuaskan.

Nofrizal menegaskan bahwa jawaban dari tim Gugus Tugas tidak sesuai yang diharapkan karena tidak bisa memberikan jawaban secara terperinci.

Bahkan ketika beberapa anggota DPRD Pekanbaru menanyakan berapa jumlah anggaran serta digunakan peruntukannya untuk apa, BPBD yang menjadi pintu utama tidak bisa menjawab dan merincikan anggaran tersebut. "Kami juga kecewa Wakil Walikota tidak bisa menjawab itu secara rinci juga," bebernya.

Lebih jauh, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan, bahwa rapat yang diadakan di ruang paripurna tersebut tidak membuahkan hasil.

"Rapat ini perlu digali lagi, dan hari selasa akan dilakukan rapat lagi. Kami meminta tim Gugus Tugas untuk menyiapkan laporan yang kongkrit tentang data penerima dan harga paket bantuan," tukasnya.

Sementara itu Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menuturkan terkait data dan juga penyaluran Bansos untuk 15.626 Kepala Keluarga (KK) sudah tersalurkan sekitar 3 ribu KK.

"Selebihnya ini harus divalidasi karena ini harus ada laporan pertanggungjawaban, dan kita juga terus meminta data dari Lurah dan jika data dari Lurah sudah ada maka akan langsung kita salurkan," katanya.

Namun sisa paket tahap pertama tersebut tetap akan dibagikan, namun sebelum Bansos tersebut didistribusikan maka data penerima tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi serta ditandatangani oleh Lurah.

"Kalau tahap pertama jumlahnya 15.625, maka bantuan tahap kedua sebanyak 30.000 paket. Maka ditotal bantuan ini sebanyak 45.625 paket. Jumlah inilah yang akan kita bagi ke masyarakat," ucapnya.

Ayat menegaskan, bahwa untuk penyaluran bantuan ini harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini merupakan tanggung jawab Walikota serta ada juga surat edaran dari KPK tentang penyaluran ini.

"Misalnya sekarang data 132.000, kalau ditambah dengan yang ada sekarang, kan banyak sekali. Harus masuk DTKS. Kita pemerintah tak mau salah. Kalau kita pakai data PKH, mudah. Karena PKH tiap bulan dapat bantuan," terangnya.

Ditegaskan Ayat lagi, bahwa untuk anggaran yang digunakan sekarang menggunakan APBD Pekanbaru. Anggaran ini merupakan anggaran Refocusing (perubahan alokasi anggaran) yang sudah dilaporkan ke Mendagri serta ditembuskan ke Gubernur dan Walikota.

"Tanggal 7 April datanya. Kan di situ ada anggaran sarana dan prasarana kesehatan sekian miliar, untuk jaringan pengamanan sosial sekian miliar, untuk terdampak secara ekonomi seperti UMKM juga ada. Nah 3 anggaran itu, nilainya Rp 115 miliar. InsyaAllah ini sudah ada," tukas Ayat.

Kecewa dengan Kabag Humas

Dalam rapat ini juga muncul kekecewaan DPRD Pekanbaru terhadap Kabag Humas Pemko Pekanbaru Mas Ibra H Sulaiman, lantaran postingan di media sosial facebooknya.  dimana dalam postingan Mas Ibra menulis seperti dilihat media ini bunyinya:
Ketua dan Wakil Ketua Partainya mendukung PSBB kok Anggotanya malah menolak....
Tidak mengerti, dungu, beleng2  atau masih cari panggung ya...

Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani dan Wakil Ketua DPRD Nofrizal meminta Walikota memecat Kabag Humas.

"Ini sangat melecehkan, DPRD bahkan akan siapkan surat rekomendasi untuk pemecatan Kabag Humas. Screenshot statusnya sudah saya kirimkan ke Wakil Walikota dan Sekda, nanti akan saya kirimkan ke Walikota,” kata Hamdani.

Lanjut Politisi PKS tersebut, saat ini tim Gugus Tugas Covid-19 Pemko Pekanbaru tengah mencari solusi dari permasalahan PSBB tahap pertama, dan dari itu Hamdani meminta jangan sampai ada oknum yang memperkeruh suasana antara Pemko Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal menegaskan, "Saya minta diganti Humas nya hari ini juga, seorang Kabag Humas buat status seperti ini. Saya ketua partai, tidak layak seperti ini. Ini yang buat rusak hubungan DPRD dan Pemko Pekanbaru. Berarti ada yang tidak beres dalam tubuh Gugus Tugas, ada pembisik yang mengadu domba, jadi kita saling curiga mencurigai,” tandasnya.

Wakil Walikota Ayat Cahyadi ketika ditemui usai rapat memastikan akan menyampaikan permintaan dewan tersebut kepada Wali Kota.

“Akan saya sampaikan segera ke Walikota. Tentunya ini kita sayangkan jika terjadi ketersinggungan,” katanya.

Editor: Jandri
Sumber: cakaplah.com, suluhriau.com