SULUHRIAU, Pekanbaru- Adanya penolakan pihak Forum RT/RW di Kelurahan Sp Baru, Kecamatan Tampan terhadap sembako bantuan dampak covid-19, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pekanbaru, Chairani, SSTP angkat bicara.
Dihubungi via telephon Ahad (26/4/2020) Chairani, menjelaskan, bahwa pendistribusian sembako ke masyarakat dilakukan skala priorotas setelah hasil verifikasi dan validasi data dari RT/RW, kelurahan dan kecamatan secara berjenjang yang masuk ke Dinsos.
Mengapa dianggap sangat kurang oleh warga, karena data dari RT/RW yang masuk ke Dinsos (di luar data PKH dan BPNT dari Kemesos-red) atau khususnya untuk warga terdampak covid-19 ini membengkak.
Menurut Mantan Campat Tampan ini, data yang masuk mencapai lebih dari 132 ribuan, maka dari hasil rapat Forkopinda Pekanbaru, melalui tim gugus juga, data ini diminta diverifikasi dan divalidasi, sesuai klaster atau klasfikasi kondisi ekonomi warga yang sangat membutuhkan bantaun tersebut.
Nah, sambil berjalan, Dinsos terus melakukan verifikasi dan juga sambil menunggu semua data dari RT/RW yang masuk, maka saat ini ada sebanyak 15.620 orang yang terdampak covid ini bakal diberikan bantuan paket sembako yang isinya antara lain berupa beras, minyak goreng, sardin, telur dan mie instan.
Nah, Dinsos sama sekali tidak ada menghilangkan data yang masuk dari RT RW ke Dinas Sosial, sebagai mana yang telah ditandatangani berbagai pihak di masing-masing wilayah itu. Hanya saja Dinsos lebih cermat, memvalidasi data ini, maka ada prioritas utama, kedua dan ketiga dalam pembagian sembako tersebut.
"Kita menetapkan penerima prioritas utama itu warga dengan penghasilan perkapita Rp500.000 atau penghasilan Rp2 juta per bulan," katan Chairani.
Hingga saat ini baru 47 keluarhan dari 83 kelurahan yang masuk data dari 12 kecamatan yang ada. Dan pendistribusian sembako sudah dimulai sejak kemarin, dan sudah ada 15 kelurahan dari 12 kecamatan yang ada disalurkan sembako tersebut kepada warga.
Mengenai penolakan Forum RT/RW Simpang Baru katanya, masalah ini diserahkan sepenuhnya ke pihak mereka. Namun, Camat Tampan katanya sudah melaporkan masalah ini, bahwa diduga ada banyak kekeliruan data, dimana ada warga yang memiliki 10 rumah petak juga terdaftar di dalamnya.
"Kondisi seperti ini secara detil Dinsos tidak tahu, maka Dinsos meminta kejujuran warga dan RT/RW dalam mendata, sehingga data tidak membengkak yang menambahkan pembagian secara adil dan merata," kata Chairani.
Sebab, dalam validasi data kata Charani lagi, ada warga yang bergaji Rp20 jutaan juga masuk dalam daftar. Padahal jelas-jelas bantuan ini bagi mereka terdampak covid-19 sebagai sudah ada di formulir, yakni diluar menerima PKH, BPNT, PNS, termasuk TNI/Polri dan BUMN.
Dinsos saat ini mempertajam data dan adminitrasi penyerahan data seperti Shof File, bukti acara penyerahan. Sehingga, Dinsos jangan dianggap mengurangi data, karena sama sekali tidak ada pengurangan data melainkan hanya memverifikasi dan validasi data.
"Kalau memang pihak RT/RW Kelurahan Simpang Baru tidak mau menerima bantuan itu, Dinsos Balik Kanan, namun tolong buatkan berita acara terkait penolakan ini secara tertulis, sehingga dinsos bisa bertanggungjawab atas kerja dilakukan," katanya.
Sembako yang tidak diterima warga tersebut nantinya akan disalurkan ke warga lain sesuai data yang sudah valid.
"Ya, yang akan dapat utama itu, seperti mereka saat ini sama sekali tidak punya penghasilan, seperti mereka bekerja harian, yang sebelum covid ini penghasilannya juga tidak memadai, kemudian mereka yang ODP, PDP, sektor UMKM yang terdampak. Pokoknya betul-betul warga yang sangat susah saat ini. Artinya buka warga yang mengklaim dirinya susah," pungkas Chairani. Dinilai Data tak Sesuai Usulan
Sementara itu, seperti diberitakan sebanyak 45 orang Ketua RT dan RW yang tergabung dalam Forum Komunikasi (FK) RT/RW se-Kelurahan Simpang Baru menolak keras pendistribusian bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak covid-19.
Penolakan keras tersebut didasarkan atas beberapa hal antara lain, jumlah penerima bantuan yang diusulkan Ketua RT dan RW di Kelurahan Simpang Baru berjumlah 2.500-an KK.
Namun data penerima yang keluar dan mendapatkan bantuan dari pemko hanya sebanyak 261 KK saja. Kemudian, jumlah KK yang keluar sebanyak 261 KK se-Kelurahan Simpang Baru tersebut tidak sesuai dengan warga yang diusulkan oleh perangkat. Artinya, data yang keluar tidak tahu atas dasar apa jumlah 261 KK yang diberikan pemko.
Jika jumlah 261 KK itu dipaksakan untuk dibagikan, maka dipastikan akan terjadi gejolak di tengah masyarakat. Karena sedikit sekali yang mendapatkannya. Dan yang lebih parah lagi, tentu Ketua RT dan RW yang akan menjadi sasaran amuk warga.
"Atas dasar itulah, kami seluruh Ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru sejak tadi malam melakukan rapat hingga tadi pagi bersama tim distribusi dari Pemko Pekanbaru yakni tim Tagana dari PT Sarana Pangan Madani (SPM) yang merupakan salah satu BUMD Pangan di Pekanbaru untuk menyatakan penolakan keras jumlah bantuan yang sangat tidak sebanding dengan jumlah KK yang kami ajukan.
Lebih baik warga kami tidak dapat sama sekali, daripada akan menimbulkan gejolak hebat di tengah masyarakat," ujarnya.
Pantauan di lapangan, audiensi yang dilakukan dalam aula Kantor Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut sempat ricuh. Karena perangkat RT dan RW sudah kesal sejak mendapatkan infomasi jumlah penerima bantuan yang sangat tidak masuk akal alias sangat sedikit.
Usai audiensi, seluruh perangkat RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru langsung meninggalkan lokasi Kantor Lurah dan tetap komit tidak akan rela menerima bantuan untuk warga mereka yang jumlahnya tidak sesuai. [prt]
