SULUHRIAU,Meranti- Pemkab Kepulauan Meranti Provinsi Riau patut merasa gembira dengan meraih prediket wajar tampa pengecualian (WTP) yang dibherikan BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHP) tahun 2019 yang diterima tahun ini.

Bahkan tahun ini merupakan ke 8  kali berturut-turut Pemkab termuda di Riau ini meraih prediket WTP tersebut.

Namun, salah seorang tokoh masyarakat Meranti, H. Muhammad Adil, SH, mempertanyakan prediket WTP ini, terutama tahun anggaran 2017-2018 dan 2019, dimana, dalam tahun itu masih ada 'sisa-sisa' masalah terkait dana alokasi khusus (DAK) dana reboisasi (DR) yang dinilainya belum sepenuhnya selesai dipertanggungjawabkan.

"Jadi patut dipertanyakan WTP tahun ini dan bahkan dua tahun sebelumnya jika memang belum selesai pengembalian DAK dan DR yang diduga terjadi penyimpangan penggunaannya," kata anggota DPRD Riau ini.

Ia malah mengatakan, prediket tersebut tidak wajar. Karena dugaan penyimpangan penggunaan DAK dan DR juga merupakan temuan dari BPK dan sejauh ini dinilainya masih belum selesai pertanggungjawabannya. Mestinya ini masuk ranah hukum dan harus ada tindakan hukum dari oknum-oknum yang terkait dengan masalah ini.

Sebab menurut Adil, WTP itu supremasi terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, tentu mestinya tidak ada cacat dalam penggunaan anggaran daerah termasuk pertanggungjawaban yang harus baik. "Saya kira ini harus menjadi evaluasi ke depannya," kata Adil.

Sejauh ini Bupati Kepulauan Meranti, H Irwan, M.SI belum dapat dikonfirmasi., sehubungan DAK dan DR Meranti tersebut.

Sementara itu, seperti diberitakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meraih prediket wajar tampa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau yang diserahkan secara simbolis simbolis oleh Ketua BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Anjarwarsita kepada Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan M.Si didampingi Wakil Bupati H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti Jack Ardiansyah, melalui Teleconfrence, di ruang kerja Sekretaris Daerah, Rabu (15/4/2020). Ini merupakan WTP yang ke 8 berturut-turut.

 Kepala BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng, dalam penyampaianya Ketua BPK RI mengatakan, setelah pihaknya melakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap LKPD Pemkab Meranti Tahun Anggaran 2019 maka BPK RI Perwakilan Riau memberikan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Predikat WTP ini merupakan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut diberikan BPK RI selama kepemimpinan Bupati Meranti Drs Irwan M.Si.

"Selamat kepada Pemkab. Meranti, semoga Predikat WTP LHP BPK RI terhadap LKPD Pemkab. Meranti ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan dari waktu-kewaktu," ujar Kepala BPK RI Thomas Ipoeng.

Secara keseluruhan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemkab Meranti Tahun Anggara 2019 telah sesuai dengan aturan pemerintahan, namun BPK RI Perwakilan Riau masih memberikan beberapa catatan untuk diperbaiki dan disempurnakan.

Khususnya dalam penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi dalam penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, BPK RI Thomas Ipoeng mengatakan masih menemukan beberapa Akkun yang belum sepenuhnya menggunakan Aplikasi Akuntansi atau masih dibuat secara manual. Namun begitu BPK RI menilai kinerja ASN dalam menyusun LKPD Pemkab Meranti ini layak diberikan apresiasi. (tmy)