Rabu, 19 Agustus 2026 Gerebek Rumah di Bukit Payung, Polisi Kampar Amankan 4 Pengedar Sabu | Ketua RT/RW Diberi HP, Nanti Warga Urus Surat Sistim Digitalisasi, tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Lurah | Hadapi Potensi Bencana, BPBDPK Riau Rapatkan Barisan Damkar se-Provinsi | Gibra Hazell Alvaro, Atlet Muda Riau Ukir Prestasi di Panggung Padel Internasional | Gratis! Kemenkum Riau Gandeng BNI Daftarkan Hak Cipta Pelaku Kreatif dan UMKM | Perkuat Akses Keadilan, Kemenkum Riau dan Kejati Riau Bangun Sinergi Layanan Hukum bagi Masyarakat
 
 
☰ Peristiwa
Pemkab Meranti Raih Prediket WTP LHP Keungan dari BPK RI Perwakilan Riau untuk ke 8 Kalinya
Rabu, 15 April 2020 - 19:00:46 WIB

SULIHRIAU, Meranti- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meraih prediket wajar tampa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau.

Ini merupakan WTP yang ke 8 berturut-turut. Penyerahan simbol supremasi hasil pemeriksaan LHP   keuangan Pemkab Meranti Tahun Anggaran 2019 itu dilakukan secara simbolis oleh Ketua BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Anjarwarsita kepada Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan M.Si didampingi Wakil Bupati H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti Jack Ardiansyah, melalui Teleconfrence, di ruang kerja Sekretaris Daerah, Rabu (15/4/2020).

Turut hadir dalam Teleconfrence bersama BPK RI Perwakilan Riau dan Jajaran, Pj. Sekda Meranti Bambang Supriyanto SE MM yang juga menjabat Kepala BPKAD Meranti, Kabag Hukum Meranti Sudandri SH, Kabid Akuntansi BPKAD Eko Haryadi, Ka. Bagian Humas dan Protokol Meranti Rudi MH.

Diujung sambungan Kepala BPK RI Perwakilan Riau didampingi, Para Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau Andrias, Nelson Siregar, Diki, Faisal, Deni, Golden Saragih dan Tim.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Meranti merupakan Kabupaten pertama Se-Provinsi Riau dan kelima di Indonesia yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 ke BPK RI, tepatnya tanggal 17 Februari Tahun 2020 lalu.

Setelah laporan LKPD itu diserahkan kepada BPK RI, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan secara terperinci oleh BPK RI.

Penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng, dalam penyampaianya Ketua BPK RI mengatakan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap LKPD Pemkab. Meranti Tahun Anggaran 2019 maka BPK RI Perwakilan Riau memberikan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Predikat WTP ini merupakan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut diberikan BPK RI selama kepemimpinan Bupati Kep. Meranti Drs. Irwan M.Si.

"Selamat kepada Pemkab. Meranti, semoga Predikat WTP LHP BPK RI terhadap LKPD Pemkab. Meranti ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan dari waktu-kewaktu," ujar Kepala BPK RI Thomas Ipoeng.

Secara keseluruhan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemkab Meranti Tahun Anggara 2019 telah sesuai dengan aturan pemerintahan, namun BPK RI Perwakilan Riau masih memberikan beberapa catatan untuk diperbaiki dan disempurnakan.

Khususnya dalam penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi dalam penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, BPK RI dikatakan Thomas Ipoeng masih menemukan beberapa Akun yang belum sepenuhnya menggunakan Aplikasi Akuntansi atau masih dibuat secara manual. Namun begitu BPK RI menilai kinerja ASN dalam menyusun LKPD Pemkab. Meranti ini layak diberikan apresiasi.

Predikat WTP yang diberikan oleh BPK RI atas LKPD Pemkab. Meranti Tahun 2019 tersebut, mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Meranti Jack Ardiansyah, atas nama pribadi dan Legislatif Kabupaten Meranti mengaku sangat bersyukur dan mengucapkan apresiasi kepada Pemda Meranti atas kinerja Pemkab Meranti yang telah berhasil menyusun Laporan Keuangan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel sehingga diraihnya Predikat WTP yang kedelapan kalinya ini.

"Kami dari DPRD Meranti sangat bangga sekali melihat hasil kinerja maksimal Pemerintah Daerah Meranti, semoga kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah ini bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Provinsi Riau," ujar Jack Ardiansyah.

Selanjutnya sesuai dengan fungsi DPRD dibidang pengawasan, hasil LHP BPK RI ini akan dibawa ke DPRD untuk dibahas poin perpoin sebagai pertimbangan masukan untuk pihak Eksekutif.

"Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Meranti yang selama kepemimoinannya telah berhasil membawa Meranti meraih Predikat WTP 8 kali berturut-turut," ucapnya lagi.

Selanjutnya tanggapan dari Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Riau atas komitmenya membina aparatur dijajaran Pemkab. Meranti sehingga diraihnya Predikat WTP atas LKPD Tahun 2019.

"Semua ini tak terlepas dari kerjasama semua pihak yang dengan disiplin senantiasa melaksanakan semua arahan dari BPK. Terbukti dalam pengelolaan keuangan daerah telah menunjukan tren yang semakin baik dimana jumlah temuan semakin menurun," jelas Bupati.

Selanjutnya demi penyempurnaan LKPD Pemkab Meranti tahun berikutnya, Bupati Meranti Drs. Irwan M.Si, berharap kepada BPK RI dapat menjembatani kepada Kementrian Keuangan terkait penyaluran dana bagi hasil daerah yang selama 3 tahun terakhir ini selalu macet. Dimana akibat macetnya penyaluran Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ini menimbulkan hutang bagi daerah dimana sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga tak bisa dibayarkan karena kas kosong.

"Disuatu sisi Presiden mengamanatkan optimalisasi realiasi keuangan Pemerintah Daerah dengan melarang Pemda menahan dana di Kas Daerah, namun ketika itu dilakukan dan Kas Daerah semakin menipis tidak diimbangi dengan penyaluran dana bagi hasil oleh oleh Pemerintah Pusat yang tepat waktu sehingga menimbulkan masalah bagi daerah seperti yang dialami Pemkab. Meranti," jelas Bupati Irwan.

Iapun berharap BPK RI dapat menjembatani penyaluran DBH Meranti oleh Kementrian Keuanga secara tepat waktu agar masalah tersebut tidak kembali terulang.

"Kami berharap kepada BPK RI dapat menjembatani dengan menteri keuangan terutama menyangkut Sikronisasi data keuangan Pemda dan Kementrian agar penyaluran DBH teoat waktu dan resiko terjadinya hutang dapat diantisipasi," harap Bupati.

Terakhir karena penerimaan LHP LKPD Pemkab. Meranti Tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir bagi Bupati Irwan yang sudah memasuki akhir masa jabatannya. Ia berharap kepada Bupati yang akan datang dapat menuntaskan apa yang menjadi PR Pemerintah Daerah dari BPK RI.

"Saya berharap kepada pemimpin Meranti yang akan datang dapat menuntaskan PR yahg diberikan BPK RI kepada Pemkab. Meranti khususnya dalam penyempurnaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," ujarnya.

Tak lupa Bupati Irwan juga mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh ASN dilingkungan Pemkab. Meranti sehingga Kabupaten Meranti meraih WTP yang ke-8 kalinya.

"Semoga kualitas penyajian laporan keuagan Pemkab. Meranti semakin meningkat dari waktu kewaktu," pungkasnya. [Hpm]



 
Berita Lainnya :
  • Gerebek Rumah di Bukit Payung, Polisi Kampar Amankan 4 Pengedar Sabu
  • Ketua RT/RW Diberi HP, Nanti Warga Urus Surat Sistim Digitalisasi, tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Lurah
  • Hadapi Potensi Bencana, BPBDPK Riau Rapatkan Barisan Damkar se-Provinsi
  • Gibra Hazell Alvaro, Atlet Muda Riau Ukir Prestasi di Panggung Padel Internasional
  • Gratis! Kemenkum Riau Gandeng BNI Daftarkan Hak Cipta Pelaku Kreatif dan UMKM
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Gerebek Rumah di Bukit Payung, Polisi Kampar Amankan 4 Pengedar Sabu
    02 Ketua RT/RW Diberi HP, Nanti Warga Urus Surat Sistim Digitalisasi, tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Lurah
    03 Hadapi Potensi Bencana, BPBDPK Riau Rapatkan Barisan Damkar se-Provinsi
    04 Gibra Hazell Alvaro, Atlet Muda Riau Ukir Prestasi di Panggung Padel Internasional
    05 Gratis! Kemenkum Riau Gandeng BNI Daftarkan Hak Cipta Pelaku Kreatif dan UMKM
    06 Perkuat Akses Keadilan, Kemenkum Riau dan Kejati Riau Bangun Sinergi Layanan Hukum bagi Masyarakat
    07 Perkuat Akses Hukum, Kemenkum Riau Genjot Pendampingan JDIH ke Pemda, DPRD dan Kampus
    08 Mafirion: Agrinas Jangan Beri KSO kepada Perusahaan yang Abaikan Kepentingan Masyarakat
    09 Dibalut Pakaian Adat Nusantara, Upacara HUT ke-81 RI di Pemko Pekanbaru Berlangsung Khidmat
    10 Di Balai Pauh Janggi, Kemenkum Riau Serahkan Remisi HUT ke-81 RI untuk Narapidana
    11 Peringati HUT ke-81 RI, Kemenkum Riau Tegaskan Komitmen Layani Rakyat dengan Integritas
    12 Obor Menyala di Tengah Hening, Forkopimda Kampar Renungan Suci di TMP Kusuma Eka Bhakti
    13 Digerebek di Peron Sawit, Pengedar Sabu di Kampar Kiri Hilir Ditangkap
    14 Bersama UAS dan Habib Syahab, Ribuan Jamaah Hadiri Maulid Nabi di Masjid Hajjah Rohana Rimbo Panjang
    15 Seharian Penuh Keceriaan Warga RT 06/RW 03 Putri Tujuh Rayakan HUT ke-81 RI dengan Berbagai Perlombaan
    16 Operasi PETI di Kampar Kiri, 2 Rakit Tambang Emas Dibakar dan 1 Mesin Diamankan
    17 Local Media Community Gandeng Google Perkuat Ekosistem Media Lokal
    18 PWI Riau Ingatkan Anggota Segera Reaktivasi KTA
    19 Maumere Diguncang Gempa Kuat, Ruang Tunggu Pelabuhan Laurentius Say Roboh
    20 Jelang HUT ke-81 RI, Wabup Kampar Kukuhkan 30 Putra Putri Paskibraka 2026 di Balai Bupati
    21 Kwarnas Anugerahkan Lencana Darma Bakti ke Kak Sulastri di Peringatan Hari Pramuka ke-65
    22 UMKM Dumai Diajak Naik Kelas, Kemenkum Riau Genjot Legalitas Lewat Perseroan Perorangan
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat