SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemko Pekanbaru  akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
dalam pencegahan penularan covid-19 pada 17 April nanti.

Namun, disamping warga masih belum banyak yang paham tentang PSBB ini, juga meminta agar mereka diperhatikan haknya sebagaimana diatur dalam PSBB atau aturan bernegara yang lainnya.

Simaklah seperti dikatakan, Salimah (41) salah seorang karyawan swasta di Pekanbaru dalam bincang-bincang dengan suluhriau.com.

Ibu empat anak ini mengatakan, PSBB ini kalau diterapkan di Pekanbaru, bukan yang pertama, tetapi sudah ditetapkan di Jakarta dan bahkan beberapa daerah jabotabek juga segera menetapkan.

"Saya melihat berita di telivisi dan baca berita online, masih banyak warga yang kecewa karena kurang terperhatikan, terutama ekonominya. Bahkan masih ramai keluar rumah. Saya kira jangan seperti inilah," katanya Selasa, (14/4/2020).

Maka Pemko Pekanbaru kata lulusan Unri ini, harus benar-benar mengambil yang baik dari yang telah ditetapkan di Jakarta dan memperbaiki yang kurang pas.

Ia menyoroti soal bantuan bagi warga terdampak covid-19 sebagai tanggungjawab pemerintah dalam PSBB covid-19 ini. Dimana terkait soal data, ini harus benar-banr clear, siapa yang mendapat.

Karena, katanya di masyarakat masih simpang siur. Ada yang menyebut yang dapat hanya mereka masuk daftar program keluarga harapan (PKH), kemudian mereka mendapat bantuan-bantuan selama ini.

Sementara, warga terdampak covid-19 ini, bukan hanya mereka, tetapi sudah mungkin berpuluh lipat tambahannya. "Sekarang siapa yang mendata itu," katanya.

Bahkan, kemarin saya lihat di TVRI katanya, ada anggota DPR RI yang menyampaikan hal ini juga kepada pemerintah.

Kalau data tidak valid, apalagi misalnya data lama dipakai, bagaimana bisa bantuan ini semestinya bisa didapat masyarakat. "Saya tinggal di wilayah Panam, setahu saya belum ada di tempat saya mendata khusus yang data ini guna untuk mendapat bantuan dampak covid-19, belum ada," katanya.

Kalau ini tidak dibereskan, maka dikhawatirkan banyak kekecewaan warga, dan mereka akan tetap keluar rumah untuk ekonomi mereka dengan cara mereka.

Sedangkan Andri (39) salah seorang pekerja di salah satu pusat perbelanjaan cukup terkenal, mengatakan, sejauh ini juga belum ada pendataan sampai ke pihaknya. Adri dengan beberapa temanya dirumah akibat usaha mereka tutup. "Kami butuh makan pak,"katany kepada suluhriau.com.

Ia juga meminta, kalau PSBB di Pekanbaru sudah diterapkan, jangan sampai pekerjaan sambilannya saat ini membantu temannya jual-jual pulsa dilarang, apalagi harus tutup.

Warga pada dasarnya tidak mempermasalahkan kebijakan pemerintah, tentu pemerintah juga membela warganya, terutama dalam pemenuhan pangan dan lainnya dalam kondisi seperti ini.

Sementara itu, sebelumnya, Pemko Pekanbaru menyatakan sudah mendata warga terdampak untuk mendapat bantuan.

Khusus untuk ketersediaan pangan bagi Warga Pekanbaru yang terdampak covid-19, Pemko Pekanbaru sudah mengantongi sekitar 40.000 kepala keluarga (KK) sebagai terdampak covid-29 akan diberikan bantuan.

Bantuan Sembako nantinya akan diberikan kepada keluarga Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan keluarga positif Covid-19. Selain itu masyarakat terdampak lainnya adalah masyarakat miskin dan masyarakat rawan miskin.

"Hasil pendataan sementara, ada sebanyak 40.000 KK yang masuk dalam kategori itu. Dan menjelang ramadhan ini bantuan akan mulai kita salurkan. Ada bantuan dari pemerintah pusat 100 ton beras dari Bulog, sementara untuk lauk pauknya kita menyediakan dari APBD," jelas Walikota Pekanbaru Firdaus, Senin (13/4/2020). [prt]