SULUHRIAU- Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengkritik kebijakan darurat sipil yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk memberlakukan kebijakan darurat sipil.
Kritikan terhadap kebijakan darurat sipil disampaikan setidaknya dilontarkan oleh 3 anggota Komisi III, Arteria Dahlan, Habiburokhman dan Mulyadi. Arteria misalnya yang menilai kebijakan darurat sipil akan menjadikan Polri berhadap-hadapan dengan kepentingan kepala daerah.

"Kebijakan darurat sipil bahaya loh, menjadikan Polri menjadi ujung tombak, menjadikan Polri nantinya akan head to head dengan kepentingan gubernur, kepentingan bupati atau penguasa daerah lokal yang pada saat ini menghadapi masalah yang serupa dengan yang kita hadapi," kata Arteria dalam rapat dengan Kapolri Jenderal Idham Azis secara virtual yang disiarkan di Facebook DPR, Selasa (31/3/2020).

Kemudian Habiburokhman. Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra itu menilai Perppu yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menerapkan kebijakan darurat sipil sudah tidak relevan lagi. Sebab, sebut dia, ada sejumlah kementerian yang disebutkan dalam Perppu tersebut yang saat ini sudah tak aktif lagi.

"Bahkan banyak sekali, banyak sekali institusi yang diatur dalam UU tersebut yang sekarang sudah nggak ada. Seperti menteri pertama, apa itu menteri pertama? Sekarang sudah nggak ada, dulu Pak Juanda zaman itu. Lalu tiga syarat komulatif darurat sipil," sebut Habiburokhman.

Selanjutnya Mulyadi dari Fraksi Demokrat. Mulyadi berpendapat pengertian darurat sipil dengan darurat kesehatan berbeda jauh. Dia menilai darurat kesehatan lebih tepat diterapkan saat ini.

"Karena dalam pengertian saya, darurat sipil itu tujuannya adalah tertib sipil yang biasanya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dan timbulnya tertib sipil. Sangat berbeda dengan darurat kesehatan yang sebetulnya lebih tepat kalau kita terapkan saat ini," tutur Mulyadi.

"Di mana darurat sipil memberikan kewenangan besar kepada negara atau pemerintah, sementara darurat kesehatan adalah memberi kewajiban kepada pemerintah untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat," imbuhnya.

Kapolri Idham Azis menjawab kritik ketiganya. Namun, awalnya Idham tidak menjawab lugas kritik dari Arteria.

"Kita masih lebih mengedepankan tindakan yang sifatnya preventif, seperti yang tadi saya katakan bahwa alhamdulillah masyarakat di Indonesia kita ini masih lebih bisa hanya dengan kita mengimbau, bahwa mereka juga sadar kepentingan ini adalah untuk kepentingan bagi masyarakat. Dalam maklumat (Kapolri), kita sudah cantumkan bahwa kepentingan masyarakat adalah hukum tertinggi," papar Idham.

Begitu pula sikap Idham saat menjawab kritikan dari Haiburokhman. Idham menilai bukan dalam kapasitasnya menjawab kritikan soal kebijakan darurat sipil.

"Kemudian termasuk tadi tentang darurat sipil yang ditanyakan, saya kira Polri tidak dalam kapasitas untuk memberikan komentar atau tanggapan. Saya sebagai aparat penegak hukum, aparat pemerintah, saya sami'na waatho'na sama pemerintah RI," ucap Idham.

Barulah saat merespons kritik Idham menjawab lugas soal darurat sipil. Dia menegaskan kebijakan darurat sipil belum diterapkan oleh pemerintah.

"Sekali lagi, tentang darurat sipil atau, tentang pembatasan sosial berskala besar, itu kan belum jadi keputusan pemerintah. Jadi, kita menunggu saja. Yang saya ingin menggarisbawahi bahwa Polri siap apapun yang menjadi kebijakan pemerintah kami siap melaksanakan dan mengamankan," papar Idham. [dtc,jan]