SULUHRIAU, Batam- Kapolda Kepri mengikuti Rakornas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Negara tahun 2020 di Pullman Hotel Jakarta, Rabu (11/3/2020).
Acara ini dibuka oleh Menkopolhukam RI Bpk Prof. DR. Mahfud MD, SH, SU, MIP selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Rakornas Pamtas Negara tahun 2020 juga dihadiri Mendagri sekaligus sebagai Ketua BNPP, Pimpinan kementerian/lembaga dan/mewakili, BNN, BIN, BNPP, Bappenas, Kemhan, Kemenlu, BNPT, BNP2TKI, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, Kementan, dan KKP, Gubernur : Riau dan Kalbar, Pangdam : Bukit Barisan, Iskandar Muda, Kasuari, Pattimura dan Cendrawasih.
Kapolda yang Wilayah hukumnya di Perbatasan negara (Aceh, Riau, Kalbar, Maluku, Maluku Utara, Kepri, Kaltim, Sulut, Papua Barat dan mewakili).
Danrem antara lain, Danrem Udayana, PVT, Wirasakti, Wirasakti dan Wira Pratama, Ka BNNP : Aceh, Sabang, Ka. BNNP/K : Aceh, Kaltara, Sumut, Kalbar, Bengkayang, dan Sintang, Bea Cukai : Aceh, Kepri, Bali, NTT, NTB, Kalbar, Sulut, Papua, dan Kota Tanjung Pinang.
Nara sumber antara lain Mendagri, Panelis dari Bappenas, Kemhan dan Kemenlu, Ka BNN, Ka BNPT dan Ka BNP2TKI, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, Kementan dan KKP serta Asops Panglima TNI, Asops Kapolri, Ketua Denas & Stra BIN dan Ka Bakamla.
Penyelesaian Masalah Perbatasan
Menkopolhukam Mahfud, MD dalam sambutannya menyampaikan, penyelesaian permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara seperti tapal batas (demarkasi), keamanan nasional (national security), keamanan manusia (human security), serta aktifitas lintas batas yang bersifat ilegal seperti penyelundupan, narkotika, terorisme, dan lain sebagainya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Saat ini Indonesia telah menjadi destinasi berkung Warga Negara Asing, Imigrasi mencatat di tahun 2018, sebanyak 21 juta WNA masuk kewilayah Indonesia melalui 69 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang keluar Indonesia, yakni hanya sebanyak 16.437.371 orang. Selain itu, sampai dengan bulan September tahun 2019, pihak Imigrasi telah menampung 13.863 orang pengungsi (refugees) yang berasal dari 40 negara,†ujar Mahfud seperti dikutip siaran pers Humas BNPP.
Hal itu, kata Mahfud, membuat kawasan perbatasan selalu mendapatkan atensi dalam penanganannya, terbukti dengan dimasukkannya perbatasan negara sebagai salah satu agenda strategis dalam Nawa Cita ke tiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia†pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla Tahun 2015-2019.
Urgensi ini pun berlanjut pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2025 dalam agenda ke tujuh yaitu agenda memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan, yang menyatakan bahwa “Stabilitas Keamanan Nasional Dicapai Melalui Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar.
“Saya mendukung pelaksanaan Rakornas Pamtas ini, karena ini menjadi wadah konsolidasi dan penyamaan persepsi antar institusi tentang isu-isu terkini dan tantangan ke depan dalam pengamanan perbatasan Negara,†ujarnya.
Menko Mahfud mengharapkan melalui Rakornas Pamtas ini ada sasaran yang dapat dicapai baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Adapun sasaran Rakornas Pamtas bagi Pemerintah Pusat adalah Mendorong tersusunnya database pengelolaan pengamanan perbatasan yang lebih terintegrasi; mendorong peningkatan kapasitas personil pengamanan dan dibekali kemampuan serta berbasiskan teknologi; Mendorong peningkatan kemampuan diplomasi dan kerjasama bilateral; mendorong terciptanya regulasi, SOP, dan mekanisme kerja pengamanan perbatasan yang terpadu; meningkatkan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di perbatasan.
Sementara sasaran Rakornas Pamtas bagi Pemerintah Daerah adalah Mendorong peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan perbatasan; Mendorong program kegiatan untuk meningkatkan dan memajukan produk unggulan lokal khususnya di perbatasan; dan pengoptimalan pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai rumah bersama bagi pemerintah pusat dan daerah.
Maka untuk itu perlu Penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara terencana dan bertahap skala prioritas, di perbatasan melalui patroli keamanan darat, laut dan udara, kerma negara tetangga, K/L dan libatkan masyarakat serta Perkuat pertahanan ruang udara, Pal non alutsista (radar sipil, sistem penginderaan dan peringatan dini dan wujudkan Integrated Border Sistem Managent dengan Susun database kelola perbatasan.
Kegiatan Rakornas ditutup oleh Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, dengan kesimpulan Negara harus hadir hingga ke perbatasan dan diisi dengan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, pengamanan perbatasan fokus jaga kedaualatan Negara. Penulis: Jaka Syafriadi Editor: Khairul
