SULUHRIAU, Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) siap mengambilalih dan menerima pengelolaan tiga Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah Riau.

Pengambillihan pengelolaan tiga BLK yakni BLK Pekanbaru, BLK Kota Dumai dan BLK kkabupaten Rokan Hulu disebabkan ketiga BLK tersebut kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi secara optimal dalam menyelenggarakan pelatihan kerja.

"Kami siap menerima pengelolaan BLK milik Pemda Riau yang tidak produktif menghasilkan tenaga kerja terampil karena menganggur lama selama di bawah kendali Pemda, " ujar Menaker Ida Fauziyah saat menerima Gubernur Riau Syamsuar; Plt. Disnaker Riau, Jonly; dan Sesdisnaker Riau, Zulkifli di Kemnaker, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Pertemuan yang difasilitasi oleh Anggota DPR RI dapil Riau, Abdul Wahid dari Fraksi PKB itu,  Menteri Ida Fauziyah mengatakan penyerahan pengelolaan tiga BLK milik Pemda Riau kepada Kemnaker disebabkan minimnya anggaran BLK  dan tidak fokusnya materi pelatihan di tiga BLK tersebut.

"Kemnaker memandang perlu adanya BLK Pusat minimal satu provinsi di setiap provinsi sebagai pembina. Kami akan meningkatkan kualitas BLK, " ujar Menaker Ida didampingi Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono.  

Menurut Menaker Ida, dengan pengambilalihan pengelolaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BLK-BLK dan memberikan manfaat yang maksimal untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja di daerah-daerah.

"Bila pemerintah daerah tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan BLK, maka kita siap menampung dan mengambilalih pengelolaan dan aset BLK melalui kesepakatan bersama serta melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menteri Ida.

Menteri Ida mengungkapkan banyak BLK Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) milik Pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh.

Beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK itu sendiri.

“Bila kita lihat dari BLK yang ada di daerah selama ini, akibat faktor keterbatasan dana mereka jadi kurang berkembang. Kalau ada daerah yang mnyerahkan ke pusat ya kami terima. Selama ini BLK di daerah programnya kebanyakan juga dari kementerian, meski kepemilikannya ada di mereka, tapi programnya dari kementerian,” kata Menaker Ida.

Hal senada dikatakan Bambang Satrio Lelono. Menurutnya Kemnaker siap menerima BLK Pekanbaru, BLK Dumai dan BLK Rokan Hulu, sebagai wujud membantu program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan, dengan menempatkan BLK Pemerintah Pusat di Pemprov Riau.

Namun lanjut Bambang Satrio, sesuai regulasi yang ada, penyerahan BLK tersebut harus diserahkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Selanjutnya DPOD melakukan kajian sebelum diserahkan tiga BLK tersebut ke Pusat. Termasuk membentuk tim verifikasi untuk meninjau langsung ke tiga BLK yang barada di negeri Bumi Lancang Kuning tersebut. "Peninjauan dilakukan untuk melihat peralatan dan aset lainnya termasuk pegawai BLK, " katanya.

Sementara Abdul Wahid menegaskan sebagai wakil rakyat dapil Riau, menyatakan komitmen untuk terus mengawal sinergitas program di daerah agar memperoleh dukungan dari Pemerintah Pusat.

"Saya siap menjadi menjembatani agar program-program di daerah Riau mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Termasuk penyerahan pengelolaan tiga BLK ke Pusat yang disambut positif oleh Bu Menteri Ida, " pungkas anggota Komisi VII DPR itu. (rls,jan)