SULUHRIAU, Meranti- Ratusan kepala desa (Kades) di Kepulauan Meranti kesal lantaran beberapa bulan terakhir alokasi dana desa (ADD) tidak dicairkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Atas masalah ini, ratusan kades terebut mengancam akan menggelar aksi demo di kantor DPPKAD. "Rata-rata empat bulan, dan selebihnya sudah masuk bulan ke empat belum disalurkan atau terbayar, akui  Kepala Dasa Kedabu Rapat, melalui telepon  selulernya,  Senin (29/12/2019)

Menurut Mahdi, informasi diterima dari pihak Pemkab Meranti, ADD tidak cair karena alasan kemampuan keuangan atau kondisi kas daerah (Kasda) kosong.

Maka menurut Mahdi yang juga Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Meranti ini, mengancam, juga akan menghentikan operasional kantor seluruh desa yang tersebar, jika dana tersebut tidak dicairkan.

Apdesi juga telah berkoordinasi dengan Pemda Meranti, sehingga mereka bersedia mengorbankan belanja perjalanan dinas (SPPD) asalkan kebutuhan gaji mereka disalurkan.

"Karena kami paham itulah makanya kami rela jika SPPD dikorbankan. Tapi kebutuhan gaji yang Rp10 miliar lebih itu jangan dipotong.  Apalagi sampai tak dibayarkan. Jika itu terjadi, kami sudah sepakat akan segel seluruh kantor desa," ungkapnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melalui Kasubid Pemerintahan Desa Putra, mengatakan saat ini usulan pencairan telah mereka ajukan ke DPPKAD Kepulauan Meranti, namun ia mengaku belum dapat gambaran waktu pencairan.

Senada dengan Ketua Apdesi, Putra mengungkapan jika kebutuhan yang telah diajukan sebesar Rp10 milliar lebih. "Belum tau kapan akan dicairkan. Kami saat ini juga sedang berupaya," ujarnya.

Mengingat kondisi kemampuan keuangan, ia juga mengaku khawatir jika total anggaran yang diajukan tidak dibayarkan secara penuh. "Tapi saya belum bisa jawab detail, karena kami masih berupaya di DPPKAD. Keputusan dan informasi terakhir Senin (30/12). Jadi kita tunggu saja," ujarnya.

Menurutnya Kasda saat ini morat-marit. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan langkah efisiensi untuk mengatasi perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada APBD 2019.

Kabid Perbendaharaan dan Pembiayaan DPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Alamsyah Al-Mubaraq akhir pekan lalu membeberkan, estimasi devisit anggaran pada struktur APBD 2019 akan terjadi hampir Rp16 milliar, sehingga berdampak pada sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan berpotensi tidak dibayarkan.

"Ini sedang kita verifikasi mana usulan pencairan masuk skala prioritas dan tidak. Besar kemungkinan ada kegiatan yang tidak masuk skala prioritas sehingga tidak dibayarkan,"ungkapnya.

Menurut dia, penyebab terjadinya defisit anggaran dipengaruhi beberapa hal. Hal pertama disebabkan oleh pendapatan yang belum maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, katanya, Pemda Meranti telah menyiapkan langkah efisiensi. Pertama melakukan efisiensi dari belanja langsung yang ada.

Saat ini masih dibahas efisiensi dari anggaran belanja tidak langsung yang di dalamnya ada tunjangan untuk para PNS. Keputusan itu menjadi alternatif bila tidak ada lagi cara untuk mengatasi defisit tersebut.(tmy)