SULUHRIAU- Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Syahrial menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Laporan dengan Tujuan Tertentu (DTT) semester II tahun ajaran 2019.

Penyerahan LHP tersebut langsung diserahkan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, Jum’at, (27/12/2019),  di aula pertemuan BPK RI jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

Penyerahan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima  LHP kinerja atas efektifitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia oleh Kepala Pewakilan BPK RI, Bupati Bengkalis dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.

Selain Kabupaten Bengkalis turut  menerima LHP tersebut yakni Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

Hadir pada acara tersebut, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Walikota Pekanbaru Firdaus, Bupati Kepulauan Meranti H Irwan Nasir, Bupati Kampar Catur Sekda Kota Dumai Herdi Solioso.

“Kami mengucapkan apresiasi kepada Perangkat Daerah (PD) lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah bekerja keras dan mendukung percepatan pembangunan di Negeri Junjungan yang sama-sama kita cintai,” kata Bupati Bengkalis Amril Mukminin ketika usai acara penyerahan LHP Kinerja dan LHP DTT semester II 2019 tersebut.

Semoga dengan hasil yang diterima hari ini dapat jadikan bahan evaluasi, bagaimana Kabupaten Bengkalis Kedepan akan menjadi lebih baik, serta mendapat gelar zero pertemuan dari BPK Provinsi Riau.

“Hal ini tentu bisa terwujud apabila ada kerjasama semua pihak pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bengkalis, kepada semua pihak agar senatiasa berupaya untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis lebih maju, jaya dan sukses,” pinta Amril.

Tambah mantan Kepala Desa Muara Basung, dari hasil pokok-pokok hasil pemeriksaan LHP kinerja atas aktivifitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ada beberapa indikator yang perlu dipenuhi dan diselesaikan.

“Kami berharap ada beberapa kelemahan atau indikator yang belum selesai, kami minta sebelum waktu yang ditentukan yakni 60 hari setelah LHP ini diterima kita wajib memberikan jawaban kepada BPK tentang tindaklanjut atas rekomendasi LHP,” harap orang nomor satu di Kabupaten Bengkalis.

Turut mendampingin Bupati Bengkalis Sekda Bengkalis H. Bustami HY, Asisten II H. Heri Indra Putra, Kaban PKAD Aulia, Kadis PUPR Hadi Prasetyo, Kadishub Djoko Edi Imhar, Kadis PMD Yuhelmi, Kadis PMPSP Basuki Rahkmad, Kadis LH Arman AA, Plt, Bapenda Supardi.

Kemudian Sekretaris Inpektorat Firman, Sekretaris Dinkes Heri Pratikno, Plt. Direktur RSUD Mandau Sri Sadono Muliyanto, Setwan Bengkalis Radius Akima, Kabag Umum Fahrurazy, Kabag Humas Bengkalis M Fadhli dan Kasi Hubungan Media Diskominfotik Bengkalis Indra. (kmf, jan)