Senin, 29 April 2024
Asah Kemampuan Personil, Polres Kampar Gelar Latihan Menembak | Wakil Ketua DP Partai Gerindra Minta SMSI Jaga Bahasa Indonesia | Pembukaan Gebyar Gernas BBI/BBWI dan Lancang Kuning Carnival Bakal Dihadiri Sejumlah Menteri | Polisi Diadang Sekumpulan Warga Pangeran Hidayat Saat Gerebek Kampung Narkoba | UMRI Puncaki Proposal Lolos Terbanyak Program P2MW Kemendikbudristek Tahun 2024 | Mandi di Sungai Desa Kualu Nenas, Bocah 9 Tahun Tenggelam dan Ditemukan Meninggal
 
Daerah
Rakor Bersama Menkeu Bahas Pajak Pusat & Daerah, Bupati Meranti: Jika Optimal Daerah akan Mandiri

Daerah - - Jumat, 06/12/2019 - 16:17:50 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Rapat tersebut dalam rangka meminta pendapat dan tanggapan Kepala Daerah terkait rencana pemberian fasilitas perpajakan Pusat dan Daerah, yang digelas di ruang Rapat Menteri Keuangan, Jl Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Turut hadir dalam Rakor tersebut, Dirjend Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Ketua Umum Asosiasi Pemerintan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Umum Asosisasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Seperti dijelaskan oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, kehadirannya dalam Rakor tersebut mewakili APKASI dimana dirinya merupakan Wakil Ketua APKASI Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Rakor tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memaparkan kepada seluruh peserta terkait rencana Pusat untuk pemberian fasilitas perpajakan Pusat dan Daerah. Selanjutnya meminta pendapat dari Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait rencana tersebut.

Dalam tanggapannya mewakili APKASI, Bupati Kepulauan Meranti yang sudah malang melintang berkarier dibidang pengelolaan keuangan daerah itu menyambut baik rencana Meteri Keuangan RI Sri Mulyani yang akan memberikan fasilitas perpajakan kepada daerah.

Orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu berpendapat dengan optimalisasi pengelolaan pajak daerah diyakini daerah akan mampu lebih mandiri dari ketergantungan DBH Pusat saat ini.

Dikatakan, hal ini snagat penting untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dari pajak dengan begitu Daerah dapat mengelola penerimaan pajaknya secara optimal dalam rangka mengesa pembangunan didaerah. [hpm, jan]





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved