SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemeritah Kota Tanggerang, Provinsi Banten berminat mengadopsi sistim Mak Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.

Ini dibuktikan dengan kedatangan Walikota Tangerang H Arief Wismansyah bersama rombongan ke Pekanbaru dan datang ke MPP melihat lebih dekat MPP Pekanbaru, Selasa 29 Oktober 2019.

Kedatangan rombongan Walikota Tanggerang itu disambut Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru M Jamil serta Sekretaris DPM-PTSP Kota Pekanbaru F Rudi Misdian serta jajaran instansi pelayanan itu.

Walikota Tangerang H Arief Wismansyah mengatakan, di Tangerang sudah ada MPP. Namun, MPP yang ada di kotanya dan tidak sebesar yang ada di Pekanbaru.

"Di Kota Tangerang sudah ada MPP, tetapi masih kecil," kata Arief kepada Wartawan di sela-sela kunjungannya.

Ia mengapresiasi MPP yang ada di Kota Pekanbaru lantaran sudah menggabungkan 29 instansi. Dengan begitu, kata dia, sangat memudahkan masyarakat yang ingin mengurus perizinan.

"Yang luar biasa dilakukan teman PTSP Pekanbaru adalah bagaimana mengintegrasikan 29 lembaga instansi, sehingga masyarakat tidak perlu kemana-mana, diberikan jaminan pelayanan yang nyaman," jelasnya.

"Sehingga kemudahan pelayanan ini menjadi prioritas di dalam sebuah pemerintahan dan itulah yang menginspirasi kami untuk bisa belajar," tambahnya.

Kedatangan Pemko Tangerang, kata dia, atas rekomendasi KemenPAN-RB dan Kemendagri. "Jadi apa yang dilakukan oleh teman di Pekanbaru ini benar-benar menjadi sebuah inovasi pelayanan yang paripurna yang rasanya menjadi inspirasi buat seluruh kabupaten/kota di Indonesia," paparnya.

Keberadaan MPP ini, kata dia, juga bagian dari mempermudah para investor untuk berinvestasi. Di MPP Tangerang sendiri, kata dia, saat ini baru ada 12 instansi yang bergabung.

"Pemerintah Tangerang ingin lebih banyak belajar sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang sama baiknya," jelasnya.

Kepala DPM-PTSP Kota Pekanbaru M Jamil menerangkan, pihaknya sudah menjelaskan bagaimana sistem MPP sudah terintegrasi dari satu tenant ke tenant lain. Sehingga DPM-PTSP bisa memantau sejauh mana perizinan itu bisa dilaksanakan.

"Dari segi layanan yang ada di MPP, kita mempunyai SOP yang sama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Artinya semua tenant yang sudah bergabung di MPP harus ikut aturan yang sudah kita buat dan sepakati bersama," jelasnya.

"Mungkin dari segi jam masuk, jam pulang, sistem berpakaian, kemudian juga cara memberikan layanan kepada masyarakat, itu yang kita sampaikan," tambahnya.

Ia juga menjelaskan, dalam waktu dekat akan ada instansi yang akan bergabung di MPP. "Ada BNN yang mau gabung, juga pengadilan, kita menunggu gedung C selesai, insya Allah kita akan buatkan MOU dengan mereka. Sekarang baru 29 instansi yang gabung dengan total 180 layanan," pungkasnya. [prt]