SULUHRIAU, Pekanbaru- Polemik penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Riau pada Kamis (10/10/2019) malam belum berakhir.

Suara-suara sumbang di kalangan DPRD Riau terutama di tiga Fraksi (PKS, PAN dan Gerindra-red) yang tidak terakomodir masih terdengar.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Riau dari PDI-P Zukri Misran menjelaskan mengapa hal iu terjadi. Menurut versi Zukri, sebelum AKD susunan AKD diparipurnakan malam itu, semua fraksi sudah terakomodir.


"Sekira pukul 12.30 WIB, pimpinan tiga fraksi PKS, PAN dan Gerindra berada di ruangan pak Asri Auzar. Di situ juga ada pak ketua DPRD (Indra Gunawan Eet-red) dan Hardianto (Wakil ketua DPRD dari Gerindra). Jika ada yang yang bilang rapat terpecah-pecah itu tak benar. itu bukan rapat, tapi proses fasilitasi dan mediasi. Karena sebelumnya sudah ada lima fraksi yang berkoalisi dan ada tiga fraksi belum terakomodir," papar Zukri, Senin (14/10/2019).

Zukri lalu mencoba membuka kebuntuan tersebut, dari lima fraksi tersebut disepakati beberapa hal; dimana lima fraksi mencapai kesepakatan, yaitu memberikan posisi Wakil Ketua Komisi V kepada Gerindra, yang awalnya merupakan untuk PDIP. Dan Gerindra juga dapat di anggota BK (Badan Kehormatan). PAN dapat Wakil Ketua Komisi I.

Untuk PKS, sorenya masih mendapatkan wakil ketua BK, PKS minta supaya mereka bukan di BK tapi harus dapat di posisi komisi, dan kita amini diberikan di Sekretaris Komisi II untuk PKS.

"Jadi, yang mana tak terakomodir, semua sudah diakomodir. Kalau dibilang ditinggalkan, itu tak benar. Karena tiga fraksi sudah kita akomodir di AKD," tegasnya.

Ditambahkan Zukri, setelah ada kesepakatan ini, tiga fraksi tersebut tetap ada ketidakpuasan. Kemudian tiga fraksi mengusulkan paripurna AKD diundur sampai Kamis, 17 Oktober 2019, dan kata Zukri mengambil jalan tengah yang paling memungkinkan adalah hari Senin 14 Oktober 2019.

"Tapi, paripurna itu harus atas kesepakatan seluruh ketua fraksi. Lima ketua fraksi setuju Kamis malam 10 Oktober. Bukan Senin atau Kamis pekan depannya. Ketua tiga fraksi tak hadir dalam rapat ketua fraksi, mereka pulang. Kita sudah hubungi tetap tidak ada respon," paparnya.

Menurut Zukri, paripurna tidak mungkin ditunda lagi, mengingat masih banyak kerja yang menumpuk di lembaga tersebut, salah satunya pembahasan APBD 2020.

Disinggung mengenai apakah nantinya nantinya bisa ke 8 fraksi tersebut melebur dengan lobi-lobi politik yang baru, Zukri tak bisa menjawabnya.

"Mereka harus mengusulkan anggotanya dulu untuk masuk di Alat Kelengkapan Dewan. Kalau ditanya apakah bisa mendapat jabatan, saya tak bisa jawab sekarang. Kan masih ada lima fraksi, kalau bisa islah kenapa tidak, kita kan dipilih rakyat," pungkasnya. [has]