Minggu, 15 November 2026 Antisipasi Banjir, Bupati Kampar Sisir Drainase Bangkinang Kota | Transaksi di Pondok Dusun Koto Lindang Padang Sawah, Dua Pengedar Sabu Ditangkap | Magang Dua Tahun Sebagai Wapres | Sisir Gang Assalam hingga Kampung Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Amankan 5 Orang Positif Sabu | Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka | Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
 
 
☰ Peristiwa
Kemendagri Awasi Prosedur Pembahasan Qanun Poligami
Senin, 08 Juli 2019 - 10:17:30 WIB

SULUHRIAU- Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mempelajari dan megawasi proses pembahasan rancangan qanun poligami Aceh. Kemendagri ingin memastikan prosedur dan kewenangan dalam pembahasan qanun itu sudah benar.

"Memang substansi itu kan urusan agama, tentu di bawah Kemenag yang punya kompetensi. Kemendagri nanti cuma dari sisi proses apakah sudah sesuai dengan kewenangannya Aceh, apakah prosedurnya sudah benar, kemudian substansinya seperti apa itu kan kewenangan Kemenag. Itu yang kita mau lihat nanti, prosedur dan kewenangannya," kata Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik saat dihubungi, Senin (8/7/2019).

Akmal mengatakan saat ini Kemendagri belum menerima rancangan qanun itu. Meski begitu dia berjanji akan memfasilitasi proses pembahasan aturan daerah tersebut agar tak melenceng dari undang-undang yang berlaku.

"Memang aceh punya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang keputusan Aceh, cuma apakah di dalam undang-undang itu juga mengatur hal tersebut, itu nanti kita pelajari lagi. Nanti kita fasilitasi nanti, semua perda atau qanun itu kan wajib difasilitasi. Kita masih menunggu, belum sampai ke kita," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah menggodok rancangan Qanun Hukum Keluarga yang salah satu babnya membahas poligami. Salah satu alasan poligami ingin diatur dalam qanun adalah maraknya praktik nikah siri yang terjadi bila pria ingin menikah lagi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh Musannif mengatakan poligami pada dasarnya diperbolehkan sesuai dengan hukum dalam agama Islam dan telah diatur dalam Alquran. Namun selama ini banyak orang menikahi perempuan secara siri atau tidak tercatat oleh negara sehingga pertanggungjawaban terhadap istri dan anak dari nikah siri itu jadi tidak jelas.

"Selama ini kan karena diperbolehkan oleh hukum Islam, marak terjadi kawin siri yang kita tahu. Maka, dengan maraknya terjadinya kawin siri ini pertanggungjawaban kepada Tuhan maupun anak yang dilahirkan ini kan lemah," kata Musannif, Sabtu (6/7/2019).

Sumber: detik.co |Editor: Jandri




 
Berita Lainnya :
  • Antisipasi Banjir, Bupati Kampar Sisir Drainase Bangkinang Kota
  • Transaksi di Pondok Dusun Koto Lindang Padang Sawah, Dua Pengedar Sabu Ditangkap
  • Magang Dua Tahun Sebagai Wapres
  • Sisir Gang Assalam hingga Kampung Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Amankan 5 Orang Positif Sabu
  • Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Antisipasi Banjir, Bupati Kampar Sisir Drainase Bangkinang Kota
    02 Transaksi di Pondok Dusun Koto Lindang Padang Sawah, Dua Pengedar Sabu Ditangkap
    03 Magang Dua Tahun Sebagai Wapres
    04 Sisir Gang Assalam hingga Kampung Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Amankan 5 Orang Positif Sabu
    05 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
    06 Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
    07 PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
    08 MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
    09 Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
    10 Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
    11 Transaksi di Kebun Sawit, Dua Pengedar Sabu di Tapung Ditangkap dengan 13,53 Gram Barang Bukti
    12 KUA Sail Berikan Pembinaan ke 1.302 Siswa SMPN 13 Pekanbaru, Tekankan Iman dan Pergaulan Sehat
    13 Prof Yuddy Chrisnandi: Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
    14 Perkuat Sinergi Pengawasan, Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris pada Aparat Penegak Hukum
    15 Tingkatkan Akurasi Data, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Fidusia Rebuild
    16 Protokol Dorong Tertib Administrasi & Kepatuhan, MPD Siak Perkuat Pengawasan dan Pembinaan
    17 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang Perkuat Kapasitas Pengelolaan KI di Daerah
    18 2 Tersangka Narkoba Sembunyi di Kandang Ayam, 1,2 Kg Ganja dan Sabu Diamankan di Koto Kampar Hulu
    19 Dari Mushalla Al-Khairat MTsN 2 Pelalawan Mengalun Doa untuk Keselamatan Bangsa
    20 Motor dan Mobil Curanmor Dikembalikan Polres Kampar ke Pemilik di Polda Riau
    21 Upaya Kampar Perangi Penyakit Kaki Gajah Berbuah Penghargaan dari Kementerian Kesehatan
    22 RDP dengan Kapolri, Komisi III DPR Dorong Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga Dugaan Makar
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat