SULUHRIAU, Natuna- Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Natuna bersama pihak eksekutif melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Natuna) mulai membahas rancangan peraturan daerah (ranpreda) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (PLLAJ).

Rapat kerja digelar Kamis (4/7/2019) di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Natuna, Jl. Yos Sudarso, Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepri.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus B, Harken Dambardi, S.Pd. Ek, hadir anggota DPRD Natuna diantaranya Eri Marka, SE, dan Henry FN, sementara dari pihak eksekutif hadir Kepala Dinas Perhubungan, Iskandar DJ, Sapta, Yulizar, Riawandi, Ferizaldi dan Ramon Jovanda.

Saat dikonfirmasi, Ketua Pansus B DPRD Natuna, Harken mengatakan,  bahwa, dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dikembangkan sistem yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gunanya untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Selanjutnya Harken mengatakan bahwa dalam pembahasan Ranpera tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut tidak begitu lelah, karna dalam pembahasan Ranperda itu tidak begitu banyak isi draf dan pasal yang diperbaiki

"Kita sudah membahas, ada beberapa perubahan, perlu adanya penjelasan agar semuanya juga paham, jangan sampai Perda ini setelah diteruskan akhirnya tumpang tindih," jelasnya.

Harken juga menyampaikan bahwa perda yang dibuat jangan sampai tidak menambah penghasilan untuk daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Iskandar DJ, mengungkapkan,  pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan ini merupakan yang kedua kalinya dibahas dan kita sudah mendapatkan sepakat bersama namun beberapa point harus diperbaiki drafnya.
 
"Mudah-mudahan dengan telah disahkan perda ini nanti akan pelan-pelan secara bertahap akan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dan semua sesuai dengan kemampuan daerah, dan disahkannya perda ini dapat kita dilaksanakan sebagaimana mestinya" terang Iskandar.

 
Terkait dengan regulasi ini, ia mencotontohkan perda mencakup pemenuhan rambu dan uji kelayakan kendaraan oleh Dishub Natuna.

Penulis: Nurhelim | Editor: Jandri