SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018.

Penyerahan LHP atas laporan keuangan Pemprov Riau tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Riau, Thomas Ipoeng Andjar Wasita kepada Ketua DPRD Riau Septina Priawati dan Gubernur Riau Syamsuar saat paripurna di Kantor DPRD Riau, Senin (20/5/2019).

"Pada tahun lalu, BPK memberi Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  tahun 2017) Pemerintah Provinsi Riau, pada tahun ini, berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD 2018, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP," kata Ipoeng dalam sambutannya.

Atas penilaian itu, Ketua DPRD Riau Septina mengapresiasi hasil yang telah dicapai dan berharap Pemprov Riau dapat terus mempertahankan sistem dan tata kelola Keuangan APBD agar lebih baik lagi.

"Pada kesempatan ini, kami pimpinan DPRD Riau dan segenap anggota dewan menyampaikan selamat kepada Gubernur Riau dan seluruh jajaran karena pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Riau mendapat opini audit dari BPK RI berupa Wajar tanpa pengecualian dan dapat mempertahankannya supaya lebih baik lagi," kata septina.

Sementara, Gubernur Riau Syamsuar mengaku akan terus meningkatkan kinerja untuk terus mempertahankan Opini WTP tersebut.

"Alhamdulillah hari ini Opini WTP dapat dapat diterima kembali oleh Pemerintah Provinsi Riau, kita patut bersyukur kepada Allah SWT atas prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan oleh BPK RI, dimana kita berhasil mempertahankan untuk ke 5 kalinya," kata Syamsuar.

Keberhasilan tersebut katanya, berkat adanya komitmen bersama anatara Pemrov Riau bersama DPRD Riau.

"Kami mengucapkan terimaksaih kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan selama 30 hari dengan mempertahankan independensi dan integritasnya, terimakasi kepada seluruh kepal OPD dan jajaran, khususnya kepada pihak yang yterkait dalam penyusunan laporan keuangan Pemprov Riau,"katanya.

Selain itu, Syamsuar juga meminta kepada jajaranya untuk terus bekerja secara maksimal, berpedoman pada perturan perundang-undangan yang berlaku serta menindak lanjuti dn menuntaskan apa yang menjadi temuan BPK RI. [prt]