SULUHRIAU, Bengkalis- Kepala Desa Berancah, Turadi membantah tudingan jika pembagian kupon paket kebutuhan pada pasar murah Ramadhan 1440 H hanya diprioritaskan pada keluarga pemerintahan desa (pemdes).

Diungkapkan mantan Kepala Desa Selatbaru ini, untuk pembagian kupon paket kebutuhan murah, berkoordinasi dengan kepala dusun setempat. Selanjutnya, kepala dusun berkoordinasi dengan Ketua RW/RT untuk membagikan kepada masyarakat kurang mampu, secara proposional sesuai jumlah penduduk setiap dusun.

“Seluruh kupon kita serahkan kepada kepala dusun secara proposional, untuk diserahkan kepada Ketua RT. Karena Ketua RT lah yang tahu siapa saja warganya yang benar-benar layak menerima kupon paket murah,” ujar Turadi Jumat (10/5/2019).

Pada pasar murah Ramadhan 1440 H, setia desa di Kecamatan Bantan, termasuk Desa Berancah mendapat jatah kupon paket kebutuhan murah sebanyak 100 kupon. Dari jumlah kupon tersebut, dibagikan kepada warga kurang mampu yang benar-benar menjadi skala prioritas.

Paket kebutuhan pokok murah berisikan beras, gula dan minyak seharga Rp250 ribu per paket. Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan subsidi sebesar Rp200 ribu, sehingga warga hanya membayar Rp50 ribu per kupon.

“Jumlahnya terbatas, tentunya tidak seluruh warga mendapatkan kupon seharga Rp50 ribu itu. Kita harapkan warga yang tidak dapat kupon, lebih bersabar,” ujar Turadi.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Mentayan M Jalal. Menurutnya pembagian kupon paket kebutuhan pokok di desanya diprioritaskan kepada warga kurang mampu. Jadi tidak benar, jika kupon tersebut dinikmati kalangan keluarga pemerintahan desa.

Sementara itu Camat Bantan, Reza Noverindra setelah mendapat informasi, langsung menghubungi sejumlah kepala desa di Kecamatan Bantan. Pada umumnya, kepala desa menegaskan pembagian kupon langsung diserahkan kepada Ketua RT. Karena pihak RT mengetahui siapa saja warganya yang kurang mampu.

Dari laporan sejumlah kepala desa, menurut Reza, membantah jika kupon paket kebutuhan pokok pada pasar murah Ramadhan dinikmati keluarga pemerintahan desa. [las]