SULUHRIAU, Meranti- Pemerintaha Kabupaten Kepulauan Meranti untuk ketujuh kalinya meraih Opini Warjar Tampa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau.

Hal ini sesuai disampaikan oleh Kepala BPK RI perwakilan Riau Tomas Ipung Anjarwarsito disela-sela acara penyerahan laporan keuangan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan Kabupaten kepulauan Meranti diaula Kantor BPK RI Riau Rabu, (24/4/2019).

Kepala BPK Riau mengatakan LHP Kabupaten Kepulauan Meranti sangat baik untuk itu Kabupaten termuda di Riau ini berhak meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke tujuh kalinya.

Selain itu Tomas Ipung Anjarwarsioto, mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah kabupaten kepulauan Meranti yang sedari awal sangat komit melaksanakan UU No. 17 Tahun 2013 dengan menyerahkan LKPD lebih awal yakni kurang dari 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, tepatnya 25 February 2019 lalu. Dan kini setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI selambat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD diserahkan, BPK RI pun menyerahkan LHP Pemkab Meranti untuk pertama kali Se-Kabaten Kota di Riau. Hasilnya pun cukup luar biasa dimana Pemkab. Meranti berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya Pemkab. Meranti berhasil meraih WTP untuk yang ke tujuh kalinya.


Bupati Irwan Nasir menandatangani LHP Keuangan

"Tentunya dengan diraihnya Opini WTP ini membuktikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab. Meranti sudah sangat handal," ucap Tomas Anjar.

Sepanjutnya dikatakan Kepala BPK RI, penyerahan LHP Pemkab. Meranti Tahun 2018 ini, tidak dimaksutkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan namun demikian jika ditemukan penyimpangan oleh tim pemeriksaan yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara harus diungkap dan hal ini akan mempengaruhi LHP BPK RI.

Penyerahan LHP ini menurut Tomas Anjar, LHP ini juga merupakan pernyataan profesional dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah meski diakui tidak ada jaminan tidak terjadinya penyimpangan.

BPK RI berharap  hasil pemeriksaan yang baik terhadap LKPD Pemkab. Meranti ini hendaknya dapat menjadi landasan atau pertimbangan dapam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Adapun secara rinci keterangan dari BPK RI terhadap pemeriksaan LKPD Pemkab. Meranti Tahun 2018 adalah berdasarkan UU No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah Daerah, Pemkab. Meranti dalam penyajian laporan keuangan telah menerapkan Sistem Berbasis Akrual sehingga lebih komprehensif dalam menyajikan laporan kekayaan, realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih.

Sehingga menghasilkan catatan BPK RI Pertama Pemkab Meranti telah menyelenggarakan jurnal akrual secara penuh, Kedua Pemkab. Meranti Telah melakukan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap meskipun masih manual, Ketiga belum menggunakan aplikasi secara menyeluruh, Keempat BPK RI menyarankan Pemkab. Meranti untuk menerapkan sisten aplikasi secara  menyeluruh dan terintegrasi agar penyajian laporan lebih Akurat, Transparan dan Akuntable.

Menyikapi laporan LHP tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengucapkan terima kasih yang tinggi kepada BPK RI yang telah membimbing dan membina aparatur Pemkab. Meranti dari posisi Nol hingga meraih sukses seperti saat ini. "Kepada BPK RI kami ucapkan terima kasih atas pembinaan yang telah diberikan hingga mencapai sukses saat ini," ucap Bupati.

Ucapan yang sama juga oleh Bupati kepada seluruh aparatur Pemkab. Meranti yang terlibat sehingga Meranti berhasil meraih Opini WTP yahg ketujuh kalinya. "Kedepan sistem pelaporan keuangan secara komputerisasi akan menjadi keniscayaan, Mohon pembinaan dan tunjuk ajar dari BPK RI agar SDM Meranti bisa menyesuaikan dengan sistem pelaporan terkini," tambah Bupati.


Foto bersama bupati dengan Kepala BPK RI Perwakilan Riau dan sejumlah pejabat

Dengan masa Jabatan yang tinggal 2 tahun lagi, Bupati Irwan berharap apa yang diraih saat ini dapat menjadi Legacy dan Operating Prosedure bagi SDM Pemkab. Meranti dalam menyajikan laporan keuangan yang Akuntable.

Tampak mendampingi Bupati dalam acara penyerahan LHP tersebut, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikurrahman, Anggota DPRD Meranti Fauzy SE, Sekretaris daerah Meranti H. Yulian Norwis SE MM, Kepala kantor Inspektorat Drs. Suhendri M.Si, Sekwan DPRD Meranti Drs. Irmansyah M.Si, Kepala BPKAD Bambang Supriyanto SE M.Si, Kabag Humas dan Protokol Meranti Herry Saputra SH, Kabid Akuntansi BPKAD Eko Haryadi, dan lainnya.
[Adv-Kominfo/Tmy]