SULUHRIAU, Pekanbaru- Polemik soal guru sertifikasi tak boleh duble menerima tunjangan belum berakhir.

Perwakilan guru Selasa (7/5/2019) audiensi dengan Walikota Pekanbaru. Mereka (guru) didampingi pihak BEM Unri yang mengaku prihatin dengan polemik tenaga pendidik di Pekanbaru yang tiap tahun dikoar-koarkan kota besar dengan APBD setiap tahun naik (dibuktikan di buku APBD-red).

Dalam kesempatan itu, kembali Walikota menegaskan argumen yang tidak jauh beda dari sebelum guru berkonsultasi dengan tiga Kementerian (KemenPAN-RB, Kemendagri dan Kemendikbud).

Sementara soal konsultasi itu menurut salah seorang guru, sudah jelas tidak ada larangan guru sertifikasi menerima tunjangan.

Namun, Wako justru sedikit menekan dengan mengatakan, bahwa guru di Pekanbaru ini lebih kurang 15.000. Sedangkan guru sertifikasi ada sekitar 3.000.

"Kalau mereka ini mendapat TPP dan juga sertfikasi apakah itu yang adil?. Lalu yang ribuan di luar itu bagaimana?," kata Walikota di depan perwakilan guru.

Bahkan Wako mempertanyaka keluh kesah guru ini, dan meminta agar guru itu berpikir logis. Sebab katanya lagi, ada sekitar 12 ribuan guru MDTA, honorer, GTT dan komite yang pendapatannya jauh di bawah guru sertifikasi itu.

Mereka penghasilan kisaran Rp300.000-Rp500.000. Sementara guru ASN yang sertifikat bisa mendapatkan total pendapatan sekitar Rp4 juta- Rp5 juta per bulan. "Coba, inikah adek-adek mahasiswa katakan adil?. Mestinya ini yang harus diperjuangkan," kata Firdaus.

Kendati seyogianya sebagaimana dikatakan guru, bahwa kewajiban memperhatikan guru honorer itu juga bagian dari tugas pemerintah.

BEM Unri yang mendampingi guru merasa tidak mendapat jawaban yang pas dari Walikota. Ketua BEM Unri Randi Andiyana, menilai Wako tidak peduli dan tidak mendengar keluhan para guru ASN tersebut.

Sebab itu, mereka memberikan plakat bertuliskan "Wali Kota Terbaik Dalam Bersandiwara Untuk Tidak Melihat Dan Memdengarkan Rakyatnya" serta cutton bud (cungkel taik kuping) kepada Walikota.

Namun, Wako menolak 'hadiah' tersebut seraya mengatakan, berarti dari tadi kalian tidak mendengar. "Seharusnya Harusnya kuping kalian yang harus dibersihka biar bisa mendengar dengan benar," tegas Firdaus.

Uang Tidak Ada

Sementara itu, mengenai tidak kunjung terealisasi aspirasi guru sertifikasi itu, beberapa sumber menyebutkan, untuk membayar sesuai aspirasi guru sertifikasi itu tidak ada.

"Uang itu yang tidak ada, memang sampai sekarang ada dua kementerian belum mengirim surat tertulis ke Pemko sebagaimana diminta Pemko soak ketegasan dilarang atau tidak soal tunjangan ini. Namun, dalam pertemuan tiga kementerian itu tidak melarang pembayaran asal ada uang," kata salah seorang sumber di Pemko.

Sebab itu, kalaupun guru ini terus menuntut, misalnya walikota memberi angin segar agar guru bisa tenang, lalu begitu menuntut untuk diakomodir, lagi-lagi masalah uang tidak ada, guru akan demo lagi. Dan akan seperti itu seterusnya."Inilah yang menjadi salah satu ganjalan dalam persoalan.

Saat dikonfirmasi ke Sekdisdik Pekanbaru Muzailis, tidak menampik, "Mungkin saja memang uang untuk membayar tidak ada, jadi memang kini keuangan Pemko agak sulit," katanya singkat seraya meminta agar guru bisa memahaminya. [has]