SULUHRIAU- Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyerang Prabowo Subianto dengan besarnya lahan Hak Guna Usaha (HGU) sang rival. Wapres Jusuf Kalla (JK) pun lalu membuka data terkait kepemilikan lahan Prabowo itu.

Serangan Jokowi merupakan respons dari pernyataan Prabowo soal program bagi-bagi sertifikat yang disebutnya akan berdampak pada tiadanya lahan bagi anak-cucu kelak. Capres nomor urut 01 itu lalu mengungkit soal lahan Prabowo dengan total 340 ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," ujar Jokowi di debat kedua capres Pilpres 2019 pada 17 Februari lalu.

Baca juga: JK Sebut Lahan Prabowo Sesuai UU, BPN: Senjata Makan Tuan buat Jokowi

Pernyataan Jokowi menuai protes keras dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno. Timses Jokowi-Ma'ruf Amin pun memberi pembelaan untuk capresnya.

Hari ini, Wapres JK mengungkap data soal kepemilikan lahan Prabowo. Ia mengaku yang memberikan izin soal pembelian lahan itu saat masih menjadi Wapres di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Menurut JK, Prabowo memutuskan membeli PT Kiani Kertas yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri. Lahan yang dimaksud JK adalah yang berada di Kaltim dan dibeli pada tahun 2004.

"Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri. Karena itu buat kredit macet, kredit macet dalam Bank Mandiri tanpa anu... sama saya, Prabowo bahwa dia mau beli," ujar JK.

Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin ini menjelaskan sebut dibeli Prabowo dengan tunai. Menurut JK, memang sebelumnya diwanti-wanti Prabowo tidak boleh membeli jika dibayar secara kredit.

"Saya tanya, 'You beli tapi cash. Tidak boleh utang.' 'Siap,' dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya itu kredit macet itu," tuturnya.

JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing. Prabowo disebutnya mendapat diskon dari pemerintah lantaran mengambil alih kredit macet.

"Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia," tuturnya.

"Memang begitu kalau kredit macet ada yang mau beli cash, harga tentu dapat diskon. Lebih baik dia daripada perusahaan asing, waktu itu. Saya yang putuskan, tahun 2004 awal, mungkin 2 minggu waktu saya menjabat wapres," sambung JK.

JK mengakui lahan di Kalimantan dan Aceh yang dikelola Prabowo tak memenuhi target produksi. Lahan tersebut selama ini dikuasai Prabowo untuk menjadi hutan industri.

"Laporan dari warga Aceh ini HGU di Aceh tidak bisa memenuhi target produksi?" tanya wartawan.

"Lihatlah di Kalimantan juga, tidak memenuhi hal itu. Artinya, saya objektif ya, karena saya memegang... dengan rencana bisnis yang benar waktu itu dan sanggup bayar cash," ungkap JK.

"Karena memang tidak mungkin diekspor kertas apa dan lain sebagainya tanpa ada bahan baku yang tumbuh, yaitu namanya penguasaan untuk hutan industri. Memang hutan industri diizinkan, tapi harus tanam lagi. Sudah ambil tanam lagi. Nanti 5 tahun kemudian berputar," jelasnya.

Soal lahan di Aceh Tengah yang diklaim BPN Prabowo-Sandiaga dimanfaatkan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), JK mengaku tak tahu detilnya. Ia hanya mengungkap para kombatan yang kembali diberi lahan masing-masing 2 hektare kala itu.

"Tapi memang kombatan itu, kita waktu itu ada perjanjian kebijakan untuk memberikan lahan 2 hektare masing-masing kombatan yang kembali," ujar JK.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri