SULUHRIAU, Pekanbaru- Di APBD 2019 Provinsi Riau ditemukan banyak anggaran perjalanan dinas.

Kondisi ini dianggap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2019 belum sehat, karena masih banyak yang belum berorientasi pada pembangunan dan mengentaskan masyarakat miskin.

Selain itu jumlah belanja pegawai lebih besar dari pada belanja tidak langsung (pembangunan infrastruktur-red) dan program pembangunan lainnya.

Hal tersebut terungkap saat Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau  dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru bersama pemerintah Provinsi Riau, menggelar seminar bedah anggaran APBD Riau tahun 2019, Selasa (22/1/2019).

Gubernur Riau terpilih Syamsuar menjabarkan postur APBD Riau 2019 yang berjumlah Rp 9,1 triliun, terdiri dari Rp4,102 triliun untuk belanja langsung dan Rp5,076 triliun untuk belanja tidak langsung.


Belanja tidak langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,415 triliun, 48 persen dari total belanja tidak langsung atau mencapai 26,3 persen dari belanja daerah, kemudian bagi hasil kabupaten/kota mencapai Rp 1,414 triliun atau 28 persen dan belanja hibah Rp1,09 triliun atau 21 persen dari total belanja tidak langsung.

Sedangkan belanja langsung, Rp4,102 triliun terbesar digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar rp2,438 triliun atau 59 persen dari total belanja langsung.

Syamsuar berjanji, setelah ia dilantik menjadi Gubernur, dirinya akan memperbaiki struktur dan postur APBD Riau 2019.

Sementara Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, proses pengesahan apbd riau sudah sesuai aturan sehingga jika dilakukan perubahan maka terpaksa pada APBD perubahan 2019. [slt]