SULUHRIAU, Pekanbaru- Wali Kota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST, MT, berang adanya laporan terkait pungutan liar (pungli) oknum terhadap retribusi sampah.

Apalagi, penerimaan di sektor ini cenderug minus, di sisi lain ada pihak diduga bermain menagguk kekayaan.

"Petugas yang ditetapkan melakukan pungutan itu dari DLHK, bukan yang lain. Kalau ada yang lain dari itu, tangkap. Saya tidak main-main soal ini. 2019 saya akan koordinasikan ini sama tim Saber Pungli untuk menangkap oknum tersebut," ujar Wali Kota saat memimpin rapat akhir tahun soal pengelolaan sampah di Kantor Wali Kota, Senin (31/12/2018).

Ia menegaskan memberlakukan sanksi tegas kepada siapapun yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pembayaran retribusi sampah di masyarakat.

Dirinya akan berkoordinasi dengan tim Saber Pungli dari Polresta Pekanbaru untuk menangkap oknum yang dapat mengganggu dan merugikan masyarakat soal kebersihan.

Diakuinya, banyaknya pengaduan yang sampai kepadanya dari masyarakat. Padahal sesuai aturan yang telah dibuat pungutan tersebut berkisar antara Rp5.000, Rp7.000, dan paling besar Rp10.000.

"Ada yang Rp50.000 saya dengar. Itu tak benar, dan itu adalah oknum. Kalau dikaji-kaji dengan pungutan yang telah ditetapkan, PAD kita bisa mencapai 40 miliar per tahun, tapi nyatanya apa, laporan yang saya dapat cuma sekitar 4 miliar, jadi kemana sisanya lagi," tegas Wako. [jan,kmf]