SULUHRIAU, Meranti- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak ingin selalu kecolongan terhadap displin pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) maupun honorer dalam menjalankan tugas pemerintah.

Dan setiap program strategis pembangunan yang sudah masuk dalam APBD juga harus dijalankan sesuai dengan progresnya. Sehingga, pembangunan daerah ini benar-benar berjalan baik sesuai dengan diharapakan.

Salah satu upaya memantau apakah ini bisa berjalan baik, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kesejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Sidak tersebut untuk memastikan kinerja dan Disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dalam menjalankan tugas, dan sekaligus mengecek pelaksanaan program staregis dan fasilitas pendukung operasional dinas yang dilakukan Rabu (7/11/2018).

Sidaknya disasarkan ke Dinas dan Badan, diantaranya Badan BPMPD, Dinas Pendaftaran Penduduk, Disparpora, Disdik Meranti.

Sidak didampingi Asisten III Sekdakab Meranti H Rosdaner M.Si, Kepala Bagian Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kepala Badan BPMPD Drs Ikhwani, Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Drs. Hariyandi, Kepala Dinas Disparpora Rizki Hidayat.

OPD pertama yang dituju oleh Sekda Yulian Norwis adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), di sini Sekda dan rombongan langsung disambut oleh Kepala BPMPD Drs Ikhwani dan Sekretaris H Edi M Nur.

Satu hal yang ditekankan Sekda kepada seluruh pegawai baik ASN maupun honorer tetap melaksanakan aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh pimpinan.

Hal itu perlu penegasan karena sering kali Sekda mendapati ruangan pegawai kosong saat pimpinan tidak ada ditempat. Jika hal itu terus terjadi otomatis pelayanan kepada masyarakat akan terkendala, apalagi untuk Satker Satker yang fokus pada dibidang pelayanan seperti Distarduk, Penanaman Modal, Pendidikan dan lainnya.

"Saya minta kepada seluruh pegawai tetap berada dikantor dan menjalankan tugas seperti biasa, jangan sampai ketika pimpinan tidak ada pegawai dibawahnya juga tidak ada, karena itu bisa menghambat proses pelayanan kepada masyarakat," ujar Sekda mengingatkan saat itu.

Pada sidak ini, Sekda dan rombongan juga melihat proses permohonan pembuatan kartu tandan penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu keluarga (KK) oleh Dinas Pendaftaran Penduduk (Distarduk) Meranti, di sini disamping melihat pelayanan yang dilakukan pegawai, ia juga melakukan dialog dengan masyarakat terkait seberapa baik pelayanan yang diberikan.

"Bagaimana proses pelayanan pembuatan KTP-nya, sudah memuaskan belum.?," tanya Sekda kepada salah sorang warga. Jawaban warga cukup membuat Sekda gembira. "Sudah cukup baik Pak,"ujar Warga.

Salah seorang warga berurusan KTP yang ditanya suluhriau.com juga mengaku, pelayanan baik, penyelesaian sesuai dengan aturan yang ada dalam pengurusan ini. "Standar Operasional Prosedur (SOP juga berjalan baik," kata Warda (47) Warga Selatpanjang.

* Program Strategis Harus Berjalan Baik

Selain mengecek disiplin dan kinerja pegawai, Sekda juga menanyakan sejauh mana progres program strategis yang telah dijalankan OPD bersangkutan, misal di BPMPD soal dana ADD, Distarduk proses legislasi Beasiswa seiring dibukanya usulan Beasiswa oleh Pemuda, Disparpora terkait persiapan pelaksanaan Ivent Wisata Tahunan Cian Cui dan Pembinaan Olahraga Angkat Berat, Dinas Pendidikan tentang pembinaan sekolah dan Pencairan Dana Bos.


Menurut Sekda hal itu cukup penting karena berkaitan dengan kenyamanan pegawai pengguna ruangan dan fasilitas sebab hal itu berkaitan juga dengan kinerja. "Kalau sudah tidak nyaman tentu pegawai tidak akan betah di ruangan dan lagi lagi pelayanan akan terkendala," ucap Sekda.

Selain itu, jika ruangan dan kantor tertata dengan baik dan bersih akan memberikan kesan yang baik kepada setiap tamu atau masyarakat yang dilayani.

Dari hasil Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Sekda, Absensi kehadiran sudah cukup baik, begitu juga dalam hal kinerja dan pelayanan.

Meski begitu masih ditemui juga  ASN dan Honorer yang membandel. Untuk masalah ini Sekda sudah meminta Bagian Ortal untuk mengambil rekap absen sebagai bahan evaluasi pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku. [Advertorial/SR]

	Berita Lainnya :
	Kanwil Kemenkum Riau Raih Nilai 100 pada Verifikasi Rencana Aksi Program KI Triwulan III 2026 Dorong Penguatan SIKIDA, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi dengan Pusdatin Kemenkum Fasilitasi Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Kemenkum Riau Perkuat Keselarasan Regulasi Meranti Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Kanwil Kemenkum Riau Bahas Ranperda Kuantan Singingi Bidik Pasar Malaysia, KADIN dan Bea Cukai Siapkan Skema Bersama untuk Ekspor UMKM Dumai