Pernghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) RI, Dr. Agus Prabowo didampingi Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP RI Ibuk Sarah Sadiqa, dalam acara Rakornas PBJ Tahun 2018, bertempat di Sabuga Center Institut Tehnologi Bandung, Selasa (30/10/2018).

Turut Bupati Kepulauan Meranti, Drs.H.Irwanasir,M.Si didapingi Kepal Badan Pengadaan  Meranti Janefi Meza A.Mp, dan Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa Fajar Triasmoko.MT bersama Jajaran Personil BLP Meranti.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh Sekjen Utama Kementrian, Sekda Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, Pimpinan dan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Perwakilan Ikatan Ahli Pengadaan Pengadaan Indonesia dan lainnya.

Seperti dijelaskan Kepala Bagian Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, penyerahan penghargaan oleh LKPP RI kepada Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, berkat komitmen yang tinggi orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu, dalam mendukung penuh bagian layanan pengadaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk peningkatan kematangan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Hal itu dinilai penting karena pengadaan barang dan jasa Pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional khususnya di Kepulauan Meranti dalam meningkatkan pelayanan publik, pengembangan perekonomian Nasional dan Daerah, memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya serta memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM dan pembangunan berkelanjutan.

Kategori penghargaan yang diterima adalah UKPBJ  dengan Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terbaik Se-Indonesia.

Menyikapi diterimanya penghargaan UKBJ dengan Tingkat Kematangan Level 5 atau yang terbaik di Indonesia kepada BLP Kabupaten Kepulauan Meranti, disambut baik oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, ia berharap penghargaan itu semakin memacu personil BLP Meranti untuk lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga pengadaan barang dan jasa berjalan dengan lancar dan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti seperti yang dicita-citakan.

"Selamat kepada BLP Kepulauan Meranti, semoga semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah," ujar Bupati Irwan.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Kepulauan Meranti, berhasil mencapai Tingkat Kematangan Level 5 atau yang tertinggi, dengan keberhasilan itu ULP Meranti merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonedia yang mencapai Level 5.

capaian Level tertinggi yang diraih oleh ULP Meranti berdasarkan Hasil Pengisian Self Assessment Tingkat Kematangan Organisasi ULP Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi beberapa Variable dan Sub Variable.

Dan Variable serta Sub Variable ini telah melaui pengukuran Direktorat Pengembangan Profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Secara rinci Variablenya adalah Organisasi, Tatalaksana, SDM, dan Managemen. Sementara untuk Sub Variable meliputi Struktur, Tugas dan Fungsi, Budaya, Pemilihan Penyedia, Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia, Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepala Unit Satuan Kerja, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, Status Kepegawaian Anggota ULP, Pengembangan Kompetensi, Kinerja Pegawai, Kinerja Organisasi, Managemen Resiko, Managemen Informasi, Perencanaan Kegiatan, Pengawasan Kegiatan, serta Sarana dan Prasarana.

Dari Pengisian Variable dan Sub Variable tersebut didapatlah tingkat kematangan Level 5. Dengan mempertimbangankan target kematangan diantaranya, ULP Meranti telah memiliki Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Bupati, Laporan Monitoring Terkait Distribusi Pekerjaan dilakukan Per Triwulan pada Pokja Meranti dan ditayangkan secara berkala pada Website, Pedoman Tata Laksana Pemilihan Penyedia Sudah disusun Menjadi SOP dan Sesuai dengan Peraturan yang berlaku, Pengembangan Kompetensi Pegawai Berbasis Informasi, Target Kinerja ULP sudah sesuai Standart, Sudah Memiliki Sarana dan Prasarana sendiri, Serta Kepala ULP telah melakukan pengawasan sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa. (Rls, Tmy).

	Berita Lainnya :
	Gibra Hazell Alvaro, Atlet Muda Riau Ukir Prestasi di Panggung Padel Internasional Gratis! Kemenkum Riau Gandeng BNI Daftarkan Hak Cipta Pelaku Kreatif dan UMKM Perkuat Akses Keadilan, Kemenkum Riau dan Kejati Riau Bangun Sinergi Layanan Hukum bagi Masyarakat Perkuat Akses Hukum, Kemenkum Riau Genjot Pendampingan JDIH ke Pemda, DPRD dan Kampus Mafirion: Agrinas Jangan Beri KSO kepada Perusahaan yang Abaikan Kepentingan Masyarakat