SULUHRIAU, Meranti- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, kembali meraih prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dengan demikian, Pemkab di bawah kepemimpinan Bupati H Irwan M.Si- Wakil Bupati H. Said Hasyim ini sudah enam kali berturut-turut meraih WTP.

Penyerahan penghargaan itu dilakuan oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budianto ST, MT kepada Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M. Si, dalam acara Penyerahan Piagam WTP Tahun 2017 dan Focus Group Discussion "Pelaksanaan Penyeluran DAK dan Dana Desa", bertempat di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Kamis (25/10/2018).

Turut hadir dalam acara itu Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budianto ST MT, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, Perwakilan Forkopimda, Asisten III Sekda Meranti H. Rosdaner, Asisten II Sekda Meranti Syamsuddn SH MH, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bambang Suprianto, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, serta Jajaran Pejabat Eselon II, Kepala Bagian Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kepala Bagian Kesra Meranti Drs. Husni Gamal dan Kabag lainnya, Camat Tebing Tinggi Helfandi SE M.Si, Camat Rangsang Barat Drs. Tujiarto dan Camat Se-Kabupaten Meranti, serta seluruh Kepala Desa.

Usai menerima Predikat WTP, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengungkapkan, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras jajaran pemerintah daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara Akuntable dan Transparan, sehingga Pemerintah Pusat memberi penghargaan atas keberhasilan mengelola keuangan dengan baik sebagai dasar mencibtakan Pemerintahan yang 'Good Governance'.

"Ini capaian luar biasa yang membanggakan bagi Pemkab Meranti. Karena ternyata dari 12 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Meranti merupakan Kabupaten pemekaran yang bisa meraih sampai 6 kali WTP secara berturut, bersama dengan Siak dan Kabupaten Pelalawan. Sementara lainnya dibawah 5 kali," katanya.

Diingatkan Bupati, capaian yang diraih saat ini jangan sampai membuat aparatur lengah, pengelolaan keuangan semakin kendur, dengan mengaggap remeh karena merasa sudah mampu. Hal itu menurut Irwan akan berakibat menurunya penilaian kinerja yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, karena Predikat yang diberikan BPK sangat Independen dan tiap tahun tidak mesti sama tergantung dari seberapa baiknya Pemda mengelola keuangan daerah.

Usaha yang dilakukan Pemda Meranti ini, merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuanga dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu untuk mencegah terjadinya korupsi dikalangan Birokrasi penghargaan WTP ini juga berkaitan dengan penyaluran dana alokasi khusus dan Dana Desa. Dimana Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten Meranti dikatakan Bupati, sudah berjalan dengan cukup baik, karena dari pantauan SKPD terkait, semua pembangunan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus bisa dikelola dan dilaksanakan dengan lancar. Bahkan dari laporan yang diterima Bupati untuk Provinsi Riau, realisasi Kabupaten Meranti termasuk dalam pelaporan yang terbaik. "Saya tidak ingin mendengar ada Kepala Desa di Meranti yang harus berhadaan dengan hukum karena melakukan pengelolaan keuangan tidak baik dan terjadinya penyelewengan," jelasnya.

Bupati mengimbau, jika Kades ingin terpilih kembali hendaknya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, berkaca pada pengalaman lalu dimana dari 100 persen Kepala Desa Incumben yang mencalon hanya 30 persen saja yang kembali menjabat.

Sementara itu Kanwil Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budianto ST MT mengungkapkan, Predikat WTP yang diserahkan kepada Pemkab. Meranti ini bukan perkara tidak main-main, menurutnya ini merupakan capaian luar biasa bagi sebuah Kabupaten pemekaran baru.
"Walaupun WTP bukan segalanya namun ini menunjukan bahwa tata kelola keuangan Pemkab. Meranti sudah sangat memadai sesuai pengakuan BPK," paparnya.

Jikapun ada catatan yang diberikan oleh BPK RI, dikatakan Tri, hendaknya menjadi cambuk bagi semua sehingga catatan yang ada dengan komitmen semua pihak bisa semakin disempurnakan.

Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, dengan diserahkanya penghargaan Predikat WTP yang Keenam kalinya kepada Pemkab Meranti secara berturut-turut, Tri Budianto berharap kerjasama yang terjalin baik antara Kementrian Keuangan dengan Pemkab  Meranti selama ini dapat ditingkatkan dan disinergikan lagi sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat diwujudkan.

Tak lupa Tri Budianto, juga mengapresiasi Realisasi DAK Fisik dan Dana Desa Meranti yang dinilai luar biasa melampau Pemerintan Daerah lainnya. Namun meski telah dilakukan secara progresif dan proaktif persiapan untuk percepatan kegiatan tahun 2019 harus diperhatikan.

Dan pihaknya dalam hal ini Instansi dibawah Kementrian Keuangan siap membantu kapan saja, jika memang diperlukan oleh Pemkab. Meranti baik itu Kanwil Pajak, Bea Cukai dan lainnya. "Kapanpun dibutuhkan kami siap membantu," pungkas Tri Budianto.(rls,tmy)