SULUHRIAU- PKS menilai yang berpeluang melakukan politik kebohongan adalah penguasa. Hal ini menjawab permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta agar politik kebohongan disudahi dan digantikan politik pembangunan.

"Yang paling banyak peluang melakukan politik kebohongan ya penguasa. Rakyat biasa maupun oposisi mau melakukan politik kebohongan ke siapa?" kata Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alynudin kepada wartawan, Minggu (21/10/2018).

Suhud menilai Jokowi sedang berusaha memperbaiki diri lewat pernyataan itu. Sebab, masih banyak janji Jokowi yang belum ditepati.

Dia menyebutkan di antaranya soal mobil Esemka, pertumbuhan ekonomi, dan divestasi saham PT Freeport Indonesia.

"Saya kira Pak Jokowi sedang bermuhasabah dengan ucapannya itu, mengingat banyak janji-janjinya yang belum ditepati, sementara usia kekuasaan tinggal beberapa bulan saja. Janji pertumbuhan ekonomi yang meroket, janji buat mobil nasional, janji tidak menaikkan BBM, janji ambil-alih saham Freeport, dan puluhan janji-janji lainnya," ujar Suhud.

Lewat sebuah pidato, Jokowi berbicara tentang berpolitik yang santun dan membangun. Jokowi mengatakan, masa-masa politik kebohongan juga harus diakhiri. Tidak ada lagi politik yang merasa paling benar sendiri.

"Kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri. Dan mari kita perkuat politik pembangunan, politik kerja, politik berkarya. Pembangunan bangsa untuk menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan SDM bangsa yang unggul, yang siap bersaing di era Revolusi Industri 4.0. Sehingga kemajuan Indonesia, kejayaan Indonesia betul-betul dapat terwujud," kata Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri