SULUHRIAU- KPK akhirnya membongkar kasus dugaan suap proyek Meikarta yang menyeret Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Bos Lippo Group Billy Sindoro jadi tersangka.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sempat bertanya soal perizinan Meikarta pada 2017. Pada 29 Oktober 2017, Luhut mendatangi langsung lokasi proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Dia bertanya kepada CEO Lippo Group, James Riady, tentang perizinan proyek Meikarta.

"Saya tadi sudah secara cepat menindak dari atas Meikarta ini dan tadi tanya Pak James mengenai semua masalah perizinan, kepemilikan tanah dan sebagainya. Itu semua hampir tidak ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan," kata Luhut.

Laporan adanya 'permainan' di perizinan Meikarta diterima KPK pada November 2017. KPK menyelidiki kasus ini hampir setahun sejak ada laporan dari masyarakat.

"Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari informasi masyarakat yang diterima KPK hingga dilakukan proses penyelidikan sejak sekitar November 2017," Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, dalam jumlah pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Senin (15/10/2018).

Dalam kasus ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi, yakni Kabupaten Bekasi dan Surabaya. OTT dilakukan secara paralel pada Minggu (14/10/2018) siang hingga Senin (15/10/2018) dini hari.

Pihak pemberi yang ditetapkan sebagai tersangka suap adalah Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Group).

Sedangkan pihak penerima yang ditetapkan sebagai penerima adalah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPM-PTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Sumber: detik.com |Editor: Jandri