SULUHRIAU- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) membentak seorang anggota DPRD yang menginterupsi saat sidang paripurna DPRD NTT dengan agenda Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Viktor Bungtilu Laiskodat membentak anggota DPRD Noviyanto Umbu Pati Lende yang menginterupsi dan ingin menyampaikan beberapa hal terkait materi sidang tersebut.

Aksi yang tak biasa itu lalu diredam oleh Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno yang memimpin paripurna tersebut dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi.

Noviyanto Umbu usai sidang kepada wartawan, Senin (17/9/2018) mengatakan bahwa aksi yang dilakukan gubernur kepadanya adalah yang pertama terjadi di dunia khususnya di Indonesia.

"Saya ini anggota dewan dan wakil rakyat, masa saya dibentak saat menyampaikan pendapat saya soal materi sidang. Kan aneh, dan menurut saya ini baru pertama terjadi di Indonesia," katanya.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, dari aspek mekanisme, ini gubernur baru bisa menyampaikan pernyataan atas pernyataan anggota dewan setelah mendapatnkesempatan dari pimpinan sidang.

"Nah, yang terjadi hari ini gubernur langsung lakukan aksi membentak saya. Bahkan dia menyapa saya dengan kata 'kau' yang tak lazim’. Ini apa," katanya.

Secara kelembagaan, lanjut Noviyanto, aksi gubernur itu telah merendahkan martabat lembaga DPRD NTT termasuk masyarakat yang ada di provinsi ini.

"Saya kan duduk di sini atas amanat rakyat. Jika saya diperlakukan seperti ini, maka saya sudah dilecehkan dan itu artinya rakyat juga dilecehkan," kata Anggota DPRD daerah pemilihan Sumba itu.

Hal senada disampaikan anggota DPRD lainnya Yohanes Rumat. Anggota DPRD asal daerah pemilihan Manggarai itu menyatakan kekesalan terhadap aksi gubernur. Dia mengatakan sebagai mitra, aksi gubernur itu akan menciptakan preseden buruk bagi hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif.

Dia menyampaikan mekanisme penolakan atau ketidaksetujuan eksekutif terhadap pernyataan anggota dewan tersedia. Dan penyampaiannya tentu diatur melalui tata tertib persidangan. "Jika yang dilakukan demikian maka apa yang bisa diharapkan dalam hubungan antarlembaga ini," katanya.

Hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif sesuai aturan berada sejajar dan tak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Karena itu harus ada saling menghargai. "Kalau dengan anggota dewan saja seolah ada yang lebih tinggi dan lebih rendah lalu masyarakat kita tempatkan di sisi mana," katanya.