Minggu, 15 November 2026 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka | Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi | PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar | MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember | Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau | Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
 
 
☰ Sosial Budaya
Belum Juga Buat E-KTP, 6 Juta Data Warga Terancam Dibekukan
Senin, 17 September 2018 - 17:52:25 WIB

SULUHRIAU-  Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan pemerintah akan mengambil langkah tegas dengan membekukan data penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) hingga 31 Desember 2018 mendatang.


"Terkait dengan sisa penduduk dewasa atau non pemilih pemula, yang belum merekam kurang lebih enam juta, apabila sampai 31 Desember belum merekam, datanya akan diblokir," kata Zudan di gedung Kemendagri Jakarta, Senin 17 September 2018.

Dibekukannya data warga tersebut karena dianggap bermasalah, dan bila dibiarkan akan berpotensi jadi data ganda di Pemilu 2019 mendatang. "Misalkan awalnya KTP dengan nama M Noor, kemudian merekam KTP elektronik menjadi Muhamad Noor," ujarnya.


Selama dibekukan, selain tak masuk ke daftar pemilih tetap (DPT) pemilu, enam juta warga ini tidak akan bisa membuka rekening di bank, BPJS dan yang lainnya. Data kependudukan akan diaktifkan kembali setelah masyarakat melakukan perekaman di dinas pendudukan catatan sipil setempat.

"Misal data diblokir pada 31 Desember 2018. Kemudian dia melakukan perekaman pada tanggal 2 Januari 2019, maka data tersebut akan bisa diaktifkan dan diakses kembali," katanya.
 
Zudan menambahkan enam juta penduduk yang berpotensi datanya diblok di daerah berusia di atas 23 tahun. Mereka dianggap lalai karena program e-KTP sendiri sudah dilakukan sejak 2011. "Selama enam tahun lebih ke mana saja mereka," tanyanya.

Atas dasar itu pemerintah terpaksa melakukan langkah tegas terkait pendataan penduduk dan e-KTP. "Kita akan menyisir non pemilih pemula, akan disisir dirapikan dibereskan, ini menjadi prioritas karena kita ingin menuju data yang lebih akurat," katanya.

Data enam juta penduduk yang akan diblokir bila masyarakat tidak melakukan perekaman adalah jumlah data wajib KTP elektronik 191.545.636 dikurangi data yang sudah melakkan perekaman KTP elektronik 184.123.888 dikurangi pengiriman pemilih pemula 1.340.232. Maka ada 6.045.629.

Sumber: Viva.co.id | Editor: Jandri






 
Berita Lainnya :
  • Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
  • Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
  • PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
  • MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
  • Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
    02 Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
    03 PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
    04 MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
    05 Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
    06 Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
    07 Transaksi di Kebun Sawit, Dua Pengedar Sabu di Tapung Ditangkap dengan 13,53 Gram Barang Bukti
    08 KUA Sail Berikan Pembinaan ke 1.302 Siswa SMPN 13 Pekanbaru, Tekankan Iman dan Pergaulan Sehat
    09 Prof Yuddy Chrisnandi: Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
    10 Perkuat Sinergi Pengawasan, Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris pada Aparat Penegak Hukum
    11 Tingkatkan Akurasi Data, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Fidusia Rebuild
    12 Protokol Dorong Tertib Administrasi & Kepatuhan, MPD Siak Perkuat Pengawasan dan Pembinaan
    13 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang Perkuat Kapasitas Pengelolaan KI di Daerah
    14 2 Tersangka Narkoba Sembunyi di Kandang Ayam, 1,2 Kg Ganja dan Sabu Diamankan di Koto Kampar Hulu
    15 Dari Mushalla Al-Khairat MTsN 2 Pelalawan Mengalun Doa untuk Keselamatan Bangsa
    16 Motor dan Mobil Curanmor Dikembalikan Polres Kampar ke Pemilik di Polda Riau
    17 Upaya Kampar Perangi Penyakit Kaki Gajah Berbuah Penghargaan dari Kementerian Kesehatan
    18 RDP dengan Kapolri, Komisi III DPR Dorong Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga Dugaan Makar
    19 Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri, MPR Punya Waktu 60 Hari Siapkan Langkah Konstitusional
    20 Sembunyi di Kebun Plasma, Dua Pengedar Narkoba di Tapung Diringkus Polisi, 13,53 Gram Sabu
    21 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu Perkuat Kualitas Regulasi Daerah
    22 Sinergi Kanwil Kemenkum dan PT Riau, Integrasikan SI BAPAK dan Tuanku Online
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat