SULUHRIAU, Pekanbaru- Ribuan mahasiswa dari Universitas Riau (Unri) mendatangi kantor Gubernur Riau Kamis (13/9/2018).

Ribuan mahasiswa ini sempat mengepung kantor Gubernur Riau dari pintu depan dan pintu samping.

Mahasiswa ini menyampaikan aspirasi terkait lahan kampus yang dieksekusi PT Hasrat Tata Jaya (HTJ) yang diduga akibat Pemprov Riau tidak melakukan ganti rugi.

Tiba di gerbang kantor Gubernur Riau ribuan mahasiswa Unri sempat dihadang di pagar oleh aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di pagar tersebut.

"Kami sudah telpon pak Ahmad Hijazi Sekda kami tidak anarkis dan berikan kami izin untuk masuk. Kami mau salat Bapak-bapak, "ujar korlap aksi yang juga Presiden Mahasiswa Unri dalam orasinya.

Setelah beberapa lama demo berlangsung, akhirnya melahir kesepakatan antara Pemrov Riau dan mahasiswa dari tuntutan agar Pemprov Riau segera membayar ganti rugi lahan seluas 176.030 meter persegi yang dieksekusi PT Hasrat Tata Jaya.

“Kita sepakat tadi dengan mahasiswa untuk menggelar pertemuan berikutnya dan mengundang seluruh unsur terkait. Seperti DPRD, DJKN, Kejati dan UR,” kata Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie Kamis (13/9/2018).

Pertemuan lanjutan tersebut menurutnya untuk mencari titik temu persoalan. Karena pemerintah mempertahankan aset negara belum tuntas dan masih ada celah hukum. 

“Kita belum menyerah, masih ada upaya-upaya hukum lain lagi. Jadi eksekusi yang dilakukan PT Hasrat Tata Jaya belum bisa dilakukan. Kita minta penundaan eksekusi karena ada dua putusan MA yang menurut kita bertentangan satu dengan lainnya,” paparnya.

Karena itu, Ahmad Syah mengajak mahasiswa dan elemen masyarakat untuk bersama-sama meninjau kembali terhadap dua PK MA yang berbeda.

“Tanah itu tanah kita, tanah negara, bagaimana tanah negara ini kita selamatkan dan amankan, karena masih ada celah hukum yang kita upayakan. Maka kami mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan peninjauan kembali keputusan MA itu,” tandasnya.

Presisen Mahasiswa UR, Rendi, meminta Pemprov Riau untuk menepati janjinya menyelesaikan persoalan sengketa lahan di UR yang terdapat Gedung Grand Gasing, Gedung Fakultas Hukum, Tanam Serba Guna dan Eco Edu Park itu.

“Kami akan tuntut janji pemerintah. Kalau sampai hari Senin belum ada solusi penyelesaiannya, maka kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.  [jan,tim]