SULUHRIAU, Pekanbaru- Adanya informasi terkait Pemrov Riau akan merumah ribuan tenaga honorer, sampai ke telinga anggota DPRD Riau.

Wacana akan dirumahkannya ribuan honorer Pemprov Riau pada tahun 2019 nanti sudah didengar pihak DPRD.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrahman meminta Pemrov Riau untuk mengkaji ulang terhadap kebijakan tersebut.

Politisi Gerindra ini mengatakan, rencana tersebut seharusnya diperhitungkan secara matang karena, kebijakan tersebut dapat menimbulakn dampak sosial yang besar bagi pegawai honorer tersebut.

"Kalaupun ada kita minta kecermatan Pemprov Riau. Karena jika pekerjaan mereka ditiadakan, maka banyak jiwa yang teraniaya nantinya," kata Taufik kepada wartawan, Kamis (30/8/2018).

Anggota DPRD Dapil Pekanbaru itu menambahkan, untuk mengatasi masalah defisit anggaran tersebut Pemprov Riau bisa menghentikan pembangunan infrastruktur yang ada di Riau.

"Saya minta hal ini dikaji ulang oleh pihak pemprov, saya meminta kalau kita harus rasionalisasi anggaran, tunda pembangunan infrastruktur, jangan dijadikan para honorer menjadi tumbal dan jalan keluar untuk masalah keuangan daerah saat ini," katanya lagi.

Seperti diberitakan, Sekertaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi beberapa waktu lalu menyampaikan, pada tahun 2019 mendatang Kepala OPD dipersilahkan untuk membuat formulasi di masing-masing Dinas dan Badannya untuk pengurangan pegawai kontrak sebagai upaya rasionalisasi anggaran. Hal ini dikarenakan melihat kondisi keuangan Pemrov merosot. [has,ckl]