SULUHRIAU, Pekanbaru- Kapolda Riau Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga Adat Melayu Riau, Senin (27/8/2018).
Kunjungan ke LAMR ini merupakan yang pertama kalinya sejak Widodo menjabat sebagai Kapolda Riau pada 20 Agustus 2018. Kehadiran Kapolda Riau di Balai Adat Melayu Riau menurut siaran pers dikirim Ketua DPH LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar melalui WAG menyampaikan, rombongan Kapolda diterima oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Taufik Ikram Jamil, dan Sekretaris Umum DPH Datuk M. Nasir Penyalai.
Juga terlihat hadir anggota MKA Datuk Makmur Hendrik, Datuk Khaidir Akmalmas, Datuk Elmustian Rahman, pengurus DPH Datuk Dasril Maskar, Datuk Zulbahri, Datuk Hermansyah, Datuk Harjanto, dan Datuk Asral Rahman. Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri Al azhar tidak terlihat hadir karena masih berada di Jakarta.
Ketua Umum DPH LAMR Syahril Abubakar pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat datang ke LAMR kepada Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo serta memperkenalkan sejumlah pengurus LAMR yang hadir. "LAMR sebagai lembaga yang dituakan di Riau siap bekerja sama dalam memajukan masyarakat Riau dan menciptakan iklim yang kondusif di Riau,†kata Datuk Seri Syahril.
Datuk Seri Syahril pada pertemuan singkat tersebut menyampaikan secara ringkas mengenai keberadaan LAMR, wadah yang berdiri pada 6 Juni 1970 silam itu. Mengenai tugas dan fungsi LAMR serta telah adanya Perda No. 1 Tahun 2012 tentang LAMR.
Menurut Syahril, ada beberapa agenda penting yang mendapat perhatian LAMR saat ini antara lain mengenai pengakuan terhadap tanah ulayat dan perjuangan masyarakat adat melalui LAMR agar Pemda melalui BUMD dapat ikut serta bersama PT Pertamina mengelola ladang minyak Blok Rokan.
Hal yang menjadi pertimbangan adalah usia Blok Rokan ini sudah berusia 94 tahun, adanya kesiapan sumber daya manusia (SDM) sehingga dipandang mampu dan cakap melalui BUMD untuk mengelola Blok Rokan. “Alhamdulillah kami sudah bertemu dengan Wamen ESDM Arcandra Tahar tanggal 15 Agustus lalu dan diberi kesempatan melakukan pertemuan bisnis dengan PT Pertamina,†kata Datuk Seri Syahril.
Menurut Datuk Seri Syahril Abubakar, LAMR saat ini tengah merancang Peradilan Adat agar tindak pidana ringan (tipiring) tertentu bisa diselesaikan secara adat. “Mohon waktunya, kami sudah membicarakan dengan Kajati Riau,†ujar Datuk Seri Syahril.
LAMR sebagai lembaga yang dituakan selalu diminta tunjuk ajarnya dari berbagai kalangan untuk menghadapi hal semacam itu. Kapolda Riau Brigjen Pol. Widodo Eko Prihastopo pada pertemuan silaturahmi tersebut memperkenalkan dirinya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kapolda Jawa Timur.
Sebagai kapolda, kata Widodo ada beberapa penekanan Kapolri yang menjadi tantangan tugas ke depan kepada dirinya. “Kami dihadapkan pada tantangan. Mohon izin pada kesempatan ini kami mohon pandangan dan dukungan dari Pengurus LAMR,†kata Kapolda Widodo.
Tantangan tugasnya ke depan sebagai Kapolda Riau yaitu, soal karhutla, soal penyelundupan di Riau, soal tindakan radikalisme dan terorisme, serta masalah narkoba.
Kapolda juga menyinggung soal pilpres tahun 2019 yang membuat situasi politik di seluruh wilayah RI terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan mulai menghangat dengan kegiatan sekelompok masyarakat. Menurut Widodo, kurang tepat mengeluarkan jargon berkaitan dengan pilpres karena belum memasuki masa kampanye. “Bicara masalah ganti presiden nanti pada saat pencoblosan, pada hari H pelaksanaan. Kalau sekarang belum memasuki masa kampanye kok sudah dihembuskan berita-berita ganti presiden. Ini tidak layak disampaikan,†ujarnya.
“Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kerja sama saya dengan Kabinda Riau dan Danrem semata-mata untuk melindungi warga Riau khususnya Pekanbaru dari percekcokan pertentangan di wilayah ini, " kata Kapolda dikutip Syahril. "Tidak usah disuguhi kegiatan yang provokatif mengajak orang menjelekkan orang yang cenderung menyudutkan pihak lain. Nanti kalau sudah masanya silahkan, kita malah amankan,†kata Kapolda lagi.
Menurut Kapolda, dari kacamata intelijen dari pengalaman di tempat lain dengan kegiatan yang sama, banyak potensi ormas yang juga menolak kegiatan tersebut dikhawatirkan menimbulkan kerawanan dan kegaduhan di tengah masyarakat. “Sehingga kami putuskan (kegiatan ganti presiden) dibatalkan,†ujar Kapolda. Soal insiden yang terjadi, Kapolda menyatakan sudah menjelaskan kepada Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri Al azhar.
Sejumlah pengurus LAMR sedianya mengajukan pertanyaan kepada Kapolda Riau Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo, namun waktuterbatas. Satu-satunya yang bertanya anggota MKA LAMR Datuk Makmur Hendrik. "Setahu saya bibit radikalisme dibawa orang luar dan diterima oleh orang luar juga. Berapa persenkan orang Melayu yang terkena bibit radikalisme? ," tanya Makmur.
Menjawab Datuk Makmur, Kapolda Widodo mengatakan kalau terjangkit terorisme mungkin orang Melayu tidak ada, tetapi kalau terjangkit paham radikalisme mungkin ada. “Paham radikalisme juga perlu diwaspadai,†ujar Kapolda Widodo. [rls,yas]
Komentar Anda :
