SULUHRIAU, Pekanbaru- Rapat Forkopinda Pemko Pekanbaru Rabu (30/5/2018) di aula kantor Walikota membahas berbagai isu terkini.

Salah satu menjelang Pilkada atau Pilgubri 2018. Rapat dippimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Setdako Pekanbaru Azwan MSi, salah satu menjadi pembahasan bagaimana upaya mendongkrak partisipasi pemilu.

Karena menurut Azwan, Pekanbaru dari catatan KPU masuk dalam partisi pemilih rendah.

Bahkan Azwan menjanjikan reward bagi petugas pelaksana pemilu yang masyarakat di daerahnya memiliki partisipasi paling tinggi dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada 27 Juni mendatang.

Pemberian reward ini merupakan salah satu upaya Pemko agar tingkat partisipasi pemilih yang ditargetkan 77,5 persen tahun 2018 dapat tercapai di Pekanbaru. Adapun reward itu diperuntukkan di tingkat TPS, PPK, dan aparat pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan RW dengan tingkat pemilih tertinggi.

"Kita akan berikan reward kepada petugas pelaksana pemilu, TPS, PPK, aparat pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat RW. Tetapi seperti apa bentuk rewardnya, masih kita bicarakan lebih jauh, bisa saja uang, piagam, atau sertifikat," ungkapnya.

Penuturan Azwan, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, selain memberikan reward juga akan diberikan surat edaran kepada OPD agar ASN memberikan laporan dimana ia mencoblos. Hal itu agar, ASN dapat mempertanggungjawabkan hari libur nasional yang telah ditetapkan pemerintah untuk menggunakan hak pilihnya.

"Jangan nanti mereka diliburkan, malah liburan dan bukannya mencoblos," tuturnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menyebarkan fatwa ulama yang menyatakan kepada kaum muslim, bahwa Golput itu haram hukumnya. Pemberitahuan dan himbauan juga akan disampaikan kepada rumah ibadah agama lainnya, melalui surat edaran.

"Nanti kita akan menyebarkan fatwa ulama juga yang mengatakan Golput adalah haram, begitu juga kepada umat lain kita akan kirimkan himbauan agar menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, diharapkan kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, minimal 77,5 persen atau sesuai target," ujarnya.

Muncul Wacana dilemparkan Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru M Yusuf dalam rapat tersebut, salah satu upaya bagaimana ada kebijakan meliburkan mal atau pusat perbelajaan di Pekanbaru pada hari 'H'Pilkada tersebut.

Sebab, dikhawatirkan banyak karyawan atau masyarakat memilih ke mal atau pusat perbelanjaan ketimbang datang ke TPS. "Jadi bagaimana kalau mungkin dibuat kebijakan mal atau pusat perbelanjaan diliburkan hari pilkada itu, paling tidak kebijakan memperlambat buka pusat perbelanjaan itu," kata Yusuf.

Azwan saat itu belum bisa menegaskan terkait wacana ini, bahkan katanya perlu rapat khusus terkait hal ini.

Sementara itu, Plt Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi dalam kesempatan terpisah mengatakan, wacana itu perlu analisis. "Apakah partisipasi  pemilih rendah tersebut dikarenaka mall buka pada hari pilkada, ini perlu tinjauan lebih jauh," katanya.

Selain itu, pemerintah tidak bisa terlalu mengintervensi pihak pelaku usaha. Karena ini berdampak pada berbagai asfek. "Kalaupun jam operasional ditunda itu juga perlu kajain," katanya diplomatis. [chr]