SULUHRIAU, Pekanbaru- DPRD Pekanbaru melalui Komisi III akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) ke pasar.

Anggota  Komisi III Roem Diani Dewi, Rabu, (9/5/2018). Menurutnya, moment Ramadhan dan jelang Idul Fitri, harga bahan pokok  masyarakat cenderung mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat.

Tidak hanya memantau harga, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan DPP diminta turut mengawasi oknum pedagang hingga distributor yang terindikasi melakukan penimbunan barang dan melakukan permainan harga.

"Memang pada umumnya saat jelang puasa dan idul fitri harga sambako cenderung naik karena permintaan meningkat dan ketersediaan terbatas, namun kita minta dipastikan betul bagaimana kondisi stok sembako di lapangan, apakah aman atau kondisinya memang kurang sehingga mempengaruhi harga, kita tidak mau ada oknum yang bermain di dalam hal ini baik pedagang, penyalur dan distributor," kata Roem Diani Dewi.

Menurut Politisi PKS ini, jika kenaikan harga murni karena keterbatasan dari daerah pemasok, maka pemerintah harus mencarikan solusi atau alternatif lain sehingga harga tidak kian melonjak dan masyakat makin keberatan.

"Salah satu solusinya yaitu mengadakan operasi pasar, dengan harapan Pemerintah bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam hal memperoleh sembako yang murah dari pasaran," ujarnya.

Hal kedua yang perlu menjadi catatan pemerintah kota menurut Roem, yaitu pemerintah harus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa makanan dan minuman yang beredar di pasar tradisional maupun modern di Pekanbaru dalam kondisi aman atau tidak kadaluarsa.

"Kita minta kepada pemerintah, BPOM dan Satpol PP intens melakukan pengawasan makanan dan minuman yang beredar di Kota Pekanbaru, jangan sampai barang yang sudah kadaluarsa masih dipajang dan dapat mengancam kesehatan masyarakat, termasuk memantau jajanan pasar yang rentan menggunakan zat-zat berbahaya yang sering ditemukan pada mie, bakso dan makanan siap saji," pintanya.

Persoalan lain yang tidak luput dari perhatian Roem yakni persoalan gas elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran dan harga di tingkat pengecer yang melambung tinggi, sementara stok di pangkalan sering dikeluhlan kosong.

"Sebenarnya untuk kuota gas 3 kg di Pekanbaru sudah melebihi, karena ada penambahan,  tetapi yang namanya gas subsidi pemerintah, banyak pembelinya tidak terseleksi, dalam artian gas yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin malah banyak digunakan oleh oknum pedagang rumah makan dan usaha sejenis lainnya yang pakai, karena harganya yang jauh lebih murah," tuturnya.

Tidak hanya itu, dari beberapa kali sidak yang diketahui oleh Komisi II banyak oknum pangkalan yang bermain dengan pihak pengecer terkait harga maupun volume yang diperjualbelikan. [yas,kmf]