SULUHRIAU, Pekanbaru- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) 2017 DPRD Pekanbaru intensif melakukan pemembahasan.

Pansus menargetkan paling lama akhir Bulan April ini paripurna pengesahan Ranperda LKPj ini digelar.

Dalam hal ini pansus memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait secara bergilir, seperti Dinas Perhubungan, BPKAD dan DPM-PTSP, Kesbangpolinmas dan lainnya.

OPD ditanya berbagai persoalan dan terkait pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran di masing-masing.

Rapat yang dilakukan di ruang paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (17/4/2018) siang ini langsung dipimpin oleh Ketua Pansus Hotman Sitompul, didampingi Roni Amriel, Herwan Nasri, Pangkat Purba Zulkarnaen, Roem Diani Dewi, Suprianto dan Samsul Bahri.

Ketua Pansus LKPj DPRD Pekanbaru, Hotman Sitompul mengatakan, dalam rapat evaluasi yang dilakukan bersama OPD terkait tadi memang banyak permasalahan yang menjadi pertanyaan Tim Pansus LKPj. Ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi dewan, untuk penggunaan anggaran Pemko Pekanbaru ke depan.

"Secara umum realisasi ditargetkan sekitaran 80 an persen, kalau persoalan-persoalan yang krusial mungkin lebih disampaikan disesi kedua rapat kita ini dengan OPD yang lebih teknis, kalau yang sekarang inikan berapa pendapatan berapa targetnya itu yang lebih banyak disampaikan. Kalau melihat potensi pendapatan Pekanbaru cukup besar, tadi juga saya singgung soal potensi pendapatan pajak penerangan jalan umum, karena kalau beberapa daerah lain ternyata mereka jadikan Pajak penerangan jalan umum ini jadi sumber pendapatan daerah, " ungkap Hotman.

Persoalan lain yang menjadi sorotan Pansus yakni kepada Dinas Perhubungan, yakni persoalan keberadaan dan pendataan lampu jalan, keberadaan Halte yang tidak representatif, peremajaan angkot, hingga pelayanan petugas parkir yang perlu dilatih untuk melayani masyarakat dan memiliki atribut lengkap

Sedangkan pada BPKAD, kinerja yang disoroti terkait pembayaran gaji THL, inventaris aset milik Pemko serta pembayaran.

"Untuk DPM-PTSP, permasalahan yang disoroti lebih kepada pengurusan izin dan pengawasan bagi setiap pelaku usaha yang kerap tidak mematuhi aturan yang berlaku. Semua permasalahan ini harus dituntaskan, sehingga LKPJ yang disampaikan bisa dipertangungjawabkan,"tutupnya. [prt]