SULUHRIAU- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang bukan anggota partai politik dapat menjadi jalan tengah bagi Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih calon wakil presiden (cawapres).

Dengan memilih cawapres yang bukan berlatar belakang partai politik, Jokowi bisa mengiktu jejak Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilhan Presiden (Pilpres) 2019.

“Mahfud MD bisa menjadi jalan tengah,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, Ahad (8/4).

Mahfud memang pernah bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dia tidak lagi terikat dengan partai.

Opsi menggandeng Mahfud yang tidak lagi terikat dengan parpol pernah dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika memilih Boediono pada Pilpres 2009. Kala itu, SBY mendapatkan banyak dukungan dari partai politik.

Qodari mengatakan SBY saat itu akhirnya memilih cawapres yang tidak berlatar belakang partai politik, yakni Boediono. “Hal itu agar tidak terjadi komplikasi di dalam partai-partai pengusungnya,” kata Qodari.

Saat itu, Qodari mengatakan, SBY memerlukan tokoh dengan latar belakang yang kuat di bidang ekonomi. Di samping, saat itu tidak ada isu dikotomi santri dan non-santri seperti sekarang.

Kondisi tersebut mirip dengan yang dialami oleh Jokowi sekarang ini. Dia berpendapat sekarang ini Jokowi sedang menghadapi dilema karena banyaknya partai yang mengusung.

Dia menerangkan jika Jokowi mengambil wakil dari satu partai tertentu maka berpotensi menimbulkan penolakan. Yang lebih buruk, dia mengatakan, penolakan itu dapat menimbulkan risiko bubarnya koalisi.

Qodari mengatakan sosok Mahfud MD yang bukan berasal dari partai politik juga membuatnya lebih bisa diterima di kalangan partai politik pengusung dan pendukung Jokowi. Ia berpendapat pencalonannya tidak akan menimbulkan rasa cemburu karena tokoh atau pemimpinnya tidak terpilih sebagai wakil dari partai.

Qodari juga menilai, parpol pendukung Jokowi seperti PKB dan PPP kemungkinan bisa mendukung pencalonan Mahfud sebagai cawapres Jokowi. Hal itu karena mereka merasa Mahfud MD adalah representasi dari NU.

"Itu yang membuat kenapa Mahfud MD bisa menjadi jalan tengah. Karena Cak Imin mungkin PPP nya tidak mau, sebaliknya jika menggandeng PPP, bisa jadi PKB tidak mau. Itu komplikasi politik yang bisa timbul pada 2019," lanjutnya.

Bahkan, sebelum PSI, Qodari mengatakan PPP sudah lebih dulu menyebut Mahfud MD. Menurutnya, PPP kemungkinan akan menyambut dan mendukung Mahfud MD.

Sementara PDIP, ia menilai partai dengan simbol banteng itu seharusnya bisa mendukung pencalonan Mahfud MD sebagai cawapres dari Jokowi. Hal itu karena Mahfud MD bukan figur yang bermusuhan dengan PDIP.

Dengan latar belakang yang ia miliki, Qodari menilai Mahfud MD seharusnya bisa diterima oleh PDIP. Kendati demikian, siapapun yang akan menjadi wakil Jokowi, dia mengatakan, perlu pembicaraan di antara partai-partai koalisi.

Nama Mahfud masuk dalam bursa cawapres Jokowi. Namanya semakin santer disebut tepat mendampingi Jokowi setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong Mahfud untuk ikut berkontestasi.

Pada Kamis (5/4), Dewan Pengurus Pusat (DPP) PSI mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di kantornya di Jakarta. "PSI hanya sebatas aspirasi politik dan proses seleksi politik juga, walaupun seleksi terbatas karena belum bisa mencalonkan,” kata Qodari.

Sumber: Republika.co.id | Editor: Jandri