SULUHRIAU, Pekanbaru- Anggota DPRD Pekanbaru Roni Amriel mempertanyakan implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasalnya, sejauh ini menurut politisi Partai Golkar ini, perda ini tidak maksimal dilaksanakan sebagaimana yang melatarbelakangi Perda ini lahir.

Menurut Roni, awalnya Perda ini lahir juga karena keresahan masyarakat dan upaya menjawab tantangan bagaimana meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Misalnya, terkait UMKM yang digerakkan masyarakat, melalui anggaran PMBRW masyarakat terbantu sesuai kebutuhannya. Bahkan, misalnya jika masyarakat itu pandai menjahit bisa dibantu mesin jahit, kalau yang bersangkutan misalnya bekerja sebagai pemotong rumput dibelikan pemotong rumput melalui dana PMBRW ini.


Roni Amriel (Foto suluhriau.com)

Tidak hanya itu, termasuk soal honor ustadz, majlis taklim, kegiatan posyandu dan PKK serta lainyua. Bahkan infrastruktur lingkungan yang kecil-kecil rusak bisa dengan dana PMBRW. "Tapi Perda ini tidak jalan, anggaran tidak ada, DPRD terus mendorong bagaimana ekonomi masyarakat bisa ditingkatkan," kata Roni yang juga Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru ini.

Ditambahkan, jika anggaran ini tersedia, maka kalau ada jembatan atau infrstruktur rusak di lingkungan ke RW-an rusak tidak perlu lagi mengadu ke Pemko. Bahkan, kegiatan kemasyarakatan bisa dikembangkan dengan supprot pemerintah dan juga CSR dari perusahaan. "Mungkin uang PMBRW ini juga tersedot oleh proyek multiyear," pungkasnya," Senin (26/3/2018). [khr]