SULUHRIAU- Ketum MUI KH Ma'ruf Amin tak sependapat dengan Amien Rais yang menyebut 74% lahan di Indonesia dikuasai kelompok tertentu.
Ma'ruf menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memberi sama sekali lahan kepada konglomerat.

"Beliau (Jokowi) bilang kepada saya tidak satu hektare pun memberikan kepada konglomerat. Sekarang ini justru beliau sedang berusaha untuk membantu bagi-bagi tanah kepada orang miskin melalui redistribusi aset. Nah saya tahu karena kita dari MUI mengusung isu arus baru perekonomian Indonesia, pemberdayaan ekonomi umat," ujar Ma'ruf di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).

Ma'ruf mengatakan demikian karena MUI juga memantau terkait masalah lahan. Ma'ruf justru meminta Jokowi diberi kewenangan untuk melakukan deregulasi lahan.

"Oleh karena itu ketika ini dipermasalahkan bahwa Pak Jokowi tidak melakukan perbuatan mengantisipasi terhadap tanah yang dikuasasi banyak orang, saya kira presiden harus selalu mau diberi senjatanya, diberi kewenangannya supaya bisa melakukan itu. Bukan malah dikritik. Tapi kewenangannya harus diberikan supaya bisa melakukan deregulasi, penataan ulang," paparnya.

Ma'ruf juga membantah apabila Jokowi yang memberikan keleluasaan bagi asing untuk menguasai lahan.

"Kalau yang dikuasai asing itu sebenarnya bukan Pak Jokowi. Yang kasih tanah itu siapa? Saya tidak tahu. Tapi bukan Pak Jokowi. Dan itu sudah dikuasai orang. Saya nggak tahu asing pokoknya konglomerat lah. Beliau tidak memberikan," ucapnya.

Sebelumnya, Amien mengkritik Jokowi terkait program sertifikat tanah. Amien menilai Jokowi melakukan kebohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting' yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018).

Sumber: detik.com | Editor: Jandri