Minggu, 15 November 2026 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka | Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi | PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar | MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember | Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau | Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
 
 
☰ Sosial Budaya
Ulama Indonesia Tolak Internasionalisasi Haji
Sabtu, 17 Maret 2018 - 14:11:39 WIB

SULUHRIAU- Dai, ulama, dan Ormas se-Indonesia menyatakan sikap atas internasionalisasi dua tanah suci dan pengelolaan ibadah haji serta umrah. Para ulama dengan tegas menolak gagasan tersebut.

Perwakilan ulama se-Indonesia Ustaz Adi Hidayat mengatakan tidak ada alasan negara lain mengambil alih pengelolaan ibadah haji dan umrah dari Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya, aset-aset negara merupakan hak dan kewajiban dikelola negara itu sendiri.

"Wajar bagi setiap negara menyampaikan penolakannya. Tidak ada alasan internasionalisasi karena sampai saat ini kontribusi Kerajaan Arab Saudi sudah sangat baik pada penyelenggaraan haji dan umrah," kata Ustaz Adi dalam konferensi Pers 'Penolakan Internaisonalisasi 2 Tanah Suci dan Pengelolaan Haji/Umrah' di Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Sabtu (17/3/2018).

Ustaz Adi mengatakan, sangat wajar Indonesia menjadi negara terdepan yang menolak isu tersebut. Indonesia menyampaikan sikap kepada dunia internasional pengelolaan ibadah haji dan umrah mutlak dilakukan negara Arab Saudi.

"Mengingat juga Indonesia termasuk yang memiliki jumlah umat Islam terbesar dan termasuk perserta jamaah haji dan umrah terbesar. Maka sangat perlu sikap ini disampaikan dan sebagai bagian untuk diketahui dunia internasional," ujarnya.

Menurutnya, gagasan internasionalisasi itu dapat menimbulkan problema besar, bahkan perselisihan. Sistem pengelolaan ibadah haji dan umrah yang selama ini dilakukan pemerintah Arab Saudi justru bisa berantakan serta mengancam stabilitas situasi dua tanah suci Makkah dan Madinah.

Ia menilai pengelolaan yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi selama ini sudah sangat baik. Perbaikan sarana dan prasarana terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan jamaah.

"Berdasarkan itu maka tidak ada kebutuhan dan alasan untuk internasionalisasi haji dan umrah. Indonesia yang diwakili ulama dan tokoh-tokohnya menolak semua upaya internasionalisasi penyelenggaran haji dna umrah dari pihak atau negara mana pun juga," katanya.

Sumber: Republika.co.id | Editor: Jandri




 
Berita Lainnya :
  • Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
  • Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
  • PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
  • MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
  • Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
    02 Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
    03 PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
    04 MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
    05 Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
    06 Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
    07 Transaksi di Kebun Sawit, Dua Pengedar Sabu di Tapung Ditangkap dengan 13,53 Gram Barang Bukti
    08 KUA Sail Berikan Pembinaan ke 1.302 Siswa SMPN 13 Pekanbaru, Tekankan Iman dan Pergaulan Sehat
    09 Prof Yuddy Chrisnandi: Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
    10 Perkuat Sinergi Pengawasan, Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris pada Aparat Penegak Hukum
    11 Tingkatkan Akurasi Data, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Fidusia Rebuild
    12 Protokol Dorong Tertib Administrasi & Kepatuhan, MPD Siak Perkuat Pengawasan dan Pembinaan
    13 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang Perkuat Kapasitas Pengelolaan KI di Daerah
    14 2 Tersangka Narkoba Sembunyi di Kandang Ayam, 1,2 Kg Ganja dan Sabu Diamankan di Koto Kampar Hulu
    15 Dari Mushalla Al-Khairat MTsN 2 Pelalawan Mengalun Doa untuk Keselamatan Bangsa
    16 Motor dan Mobil Curanmor Dikembalikan Polres Kampar ke Pemilik di Polda Riau
    17 Upaya Kampar Perangi Penyakit Kaki Gajah Berbuah Penghargaan dari Kementerian Kesehatan
    18 RDP dengan Kapolri, Komisi III DPR Dorong Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga Dugaan Makar
    19 Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri, MPR Punya Waktu 60 Hari Siapkan Langkah Konstitusional
    20 Sembunyi di Kebun Plasma, Dua Pengedar Narkoba di Tapung Diringkus Polisi, 13,53 Gram Sabu
    21 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu Perkuat Kualitas Regulasi Daerah
    22 Sinergi Kanwil Kemenkum dan PT Riau, Integrasikan SI BAPAK dan Tuanku Online
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat