SULUHRIAU, Bengkalis- Pembahasan Revisi Perda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Riau masuk tahap pandangan farksi-fraksi DPRD Riau terhadap ranperda ini.

Dalam revisi Perda diajukan Pemrov Riau terkait penurunan PBBKB (bahan bakar non subsidi/pertalite) diusulkan 7,5 persen dari sebelumnya 10 persen.

Namun,Fraksi Gabungan Nasdem-Hanura DPRD Riau menilai angka 7,5 persen tidak akan banyak membantu masayarakat, karena harga pertalite tetap mahal, maka fraksi ini mengusulkan PBBKB 5 persen. Fraksi ini berpendapat PBBKB sebaiknya 5 persen.

Angka 7,5 persen yang diusulkan Pemprov yang disampaikan lewat rapat paripurna lalu. "Kami nilai persentasenya masih tinggi, "kata Ketua Fraksi Gabungan Nasdem-Hanura DPRD Riau Said Ismail melalui Juru Bicara Fraksi, Farida Saad, Kamis (15/3/2018).

Juru bicara fraksi menyampaikan pandangannya, saat rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang paipurna DPRD Riau dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau H Sunaryo, dihadiri Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati dan anggota DPRD Riau lainnya. Turut hadir, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi.

Farida menambahkan, angka 5 persen akan lebih meringankan beban masyarakat Riau. Tarif PBBKB yang hanya 5 persen akan lebih membuat harga jual pertalite murah di SPBU. Apalagi disebabkan kelangkaan premium di SPBU, masyarakat dipaksa beli pertalite dengan harga tinggi. Yakni 8 ribu per liter.

"Jika hanya beli satu liter saja tak masalah. Bagi masyarakat yang memerlukan berliter-liter pertalite untuk bahan bakar kendaraan, tentunya harga yang mahal itu jadi masalah," ucapnya.

Kemudian, lanjut Farida, Pemprov Riau juga diminta melakukan koordinasi dengan pihak terkait di pusat dan Pertamina, mengenai upaya menurunkan harga pertalite di Riau. [chr,han]